Pemerintah resmi meluncurkan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) sebagai infrastruktur dasar untuk perdagangan karbon nasional.
Sistem ini diharapkan menjadi landasan bagi perluasan investasi hijau dan pengembangan pasar karbon di Indonesia.
Pemerintah menargetkan aliran investasi hijau mencapai US$5,8 miliar atau sekitar Rp94 triliun.
Perkiraan nilai tersebut dihitung dengan asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan peluncuran SRUK merupakan langkah penting dalam penataan tata kelola perdagangan karbon.
Menurutnya, realisasi inisiatif ini dimungkinkan berkat percepatan kebijakan strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Raja Juli menambahkan bahwa sistem perdagangan karbon dibangun bukan sekadar untuk korporasi besar, melainkan juga untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan.
Sebagai tahap awal, Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan izin perdagangan karbon kepada empat Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Izin tersebut diberikan kepada tiga perusahaan pemegang konsesi hutan dan satu kelompok perhutanan sosial.
Pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi dari perdagangan karbon dapat dirasakan oleh pengelola 8,3 juta hektare perhutanan sosial serta 1,4 juta hektare hutan adat.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menekankan bahwa ekosistem pasar karbon harus menghadirkan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat yang menjaga kawasan hutan.
Ia menjelaskan SRUK dirancang untuk memastikan perdagangan karbon berlangsung secara berkeadilan, transparan, dan dapat ditelusuri.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa SRUK merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.
Peraturan Presiden tersebut mengatur Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Pengaturan teknis pelaksanaan perdagangan karbon melalui mekanisme offset emisi sektor kehutanan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026.
Penyederhanaan perizinan, termasuk ketentuan untuk kawasan konservasi, dinilai dapat memperluas jumlah proyek karbon yang akuntabel dan berintegritas.
Pemerintah juga menilai kepastian regulasi menjadi modal penting agar Indonesia dapat menjadi pusat perdagangan karbon dunia.
Dalam proyeksi pemerintah, implementasi instrumen NEK diperkirakan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 570 juta ton CO₂ ekuivalen.
Peluncuran SRUK dilaksanakan pada Kamis, 9 Juli 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global.







