Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan bahwa keberadaan legislator perempuan harus melampaui sekadar pemenuhan kuota politik.
Pernyataan itu disampaikannya saat membuka kegiatan Penguatan Peran, Kapasitas, dan Kompetensi Anggota Parlemen Perempuan Periode 2024–2029 di Surabaya, Selasa (30/6/2026).
Acara tersebut difasilitasi oleh Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) bersama mitra sebagai bagian dari program penguatan kapasitas anggota parlemen.
Sri Untari hadir mewakili Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, dan menekankan bahwa suara perempuan di parlemen hanya akan didengar jika dibarengi kapasitas dan kompetensi yang kuat.
Ia mengingatkan bahwa tantangan politik bagi perempuan lebih kompleks karena sering menghadapi double burden (beban ganda), yaitu tanggung jawab domestik sekaligus tuntutan di ruang publik.
Oleh sebab itu, legislator perempuan perlu membangun ketangguhan mental, pengalaman organisasi, serta fondasi kepemimpinan yang matang.
Sri Untari menyampaikan data yang menurutnya masih mengkhawatirkan: meskipun jumlah calon legislatif perempuan pada Pemilu 2024 melampaui 37 persen, keterwakilan riil masih rendah.
Rinciannya, DPR RI tercatat 21,9 persen dan DPRD Jawa Timur 20 persen.
Angka-angka tersebut masih di bawah ambang ideal 30 persen yang dianggap perlu agar perempuan punya pengaruh signifikan dalam pembuatan keputusan publik.
Namun ia menegaskan tambahan kursi tidak cukup tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia di antara para legislator perempuan.
Untuk itu, seluruh anggota parlemen perempuan diimbau terus meningkatkan pengetahuan lewat pendidikan formal maupun nonformal.
Ia menekankan khususnya penguasaan terhadap kebijakan publik dan manajemen publik sebagai instrumen utama seorang legislator.
Kemampuan dalam proses penyusunan kebijakan, analisis anggaran, dan fungsi pengawasan disebutnya krusial agar perempuan dapat memperjuangkan regulasi serta alokasi anggaran yang sensitif gender.
Prioritas kebijakan yang perlu diperjuangkan antara lain isu perempuan dan anak, keluarga dan pendidikan, serta perlindungan sosial.
Sri Untari juga mengakui adanya hambatan struktural besar, seperti ketimpangan pendanaan politik, budaya patriarki, dan ancaman kekerasan di ruang politik.
Untuk menghadapi hambatan tersebut, ia menyarankan penguatan kapasitas intelektual, ketahanan, dan jaringan kerja antar perempuan di parlemen.
Ia berharap kegiatan seperti yang difasilitasi KAS tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menghasilkan legislator perempuan yang percaya diri, profesional, dan berintegritas.
Menurutnya, ketika kualitas kepemimpinan perempuan terbangun, kehadiran mereka akan berkontribusi pada terwujudnya kebijakan publik yang adil dan inklusif.







