Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut meninjau sebuah rumah duka di Cipayung, Kota Depok pada 1 Juli 2026 menyusul laporan mengenai dugaan pelarangan ibadah penghiburan.
Dalam kunjungan tersebut, ia mengadakan dialog dengan pejabat setempat dan warga untuk mengklarifikasi peristiwa yang dilaporkan.
Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan tidak terdapat larangan resmi terhadap pelaksanaan ibadah penghiburan.
Permasalahan yang memicu polemik ternyata bersumber dari kesalahpahaman dan perbedaan persepsi antarwarga.
Saat diwawancarai pada 2 Juli 2026 di Kota Depok, Jawa Barat, Hillary menilai dialog antarpihak menjadi langkah paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan.
“Negara harus menjamin kenyamanan beribadah bagi setiap warga, dan penyelesaian lewat komunikasi menjadi jalan efektif untuk itu,” ujarnya.
Melalui proses mediasi yang difasilitasi, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan sehingga ibadah penghiburan bagi keluarga yang berduka dapat dilanjutkan.
Kesepakatan tersebut sekaligus menuntaskan salah paham dan memastikan pelaksanaan ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hillary menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh pemerintah.
Menurutnya, penanganan kasus serupa tidak cukup dilakukan secara reaktif; diperlukan juga langkah pencegahan agar konflik tidak berulang.
Ia mendorong penguatan edukasi tentang kebebasan beragama melalui FKUB dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman sejak dini.
“Harapan saya, pemerintah hadir bukan hanya sebagai penindak tetapi juga sebagai pencegah; kami sebagai wakil rakyat akan berupaya mencegah terulangnya kejadian serupa,” kata Hillary Brigitta Lasut.







