Seorang sopir truk dilaporkan meninggal saat mengantre untuk mendapatkan Bio Solar di SPBU Rejodadi, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
Peristiwa ini kembali menyorot antrean panjang BBM subsidi yang terjadi di wilayah tersebut.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar, meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera melakukan evaluasi terhadap pola distribusi BBM subsidi di Sumatera Selatan.
Gunhar juga menekankan perlunya penambahan kuota BBM subsidi, khususnya untuk Bio Solar dan Pertalite, agar pasokan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia menyampaikan duka cita atas meninggalnya sopir yang sedang mengantre dan menilai antrean berjam-jam tidak boleh dianggap sebagai kondisi normal.
Menurutnya, masalah antrean mencerminkan dua hal: distribusi yang belum optimal dan alokasi kuota subsidi yang tidak lagi memadai.
Gunhar meminta BPH Migas memetakan SPBU yang mengalami kendala penyaluran sehingga langkah perbaikan bisa ditargetkan.
Data yang dikemukakan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menunjukkan kuota Bio Solar untuk Sumatera Selatan pada 2026 sebesar 629.509 kiloliter (KL).
Hingga 4 Juli 2026, realisasi penyalurannya telah mencapai 315.603 KL.
Dengan rata-rata konsumsi sekitar 2.430 KL per hari, kuota tersebut diperkirakan habis pada 3 Desember 2026 jika pola penyaluran dipertahankan.
Pertimbangan lain, apabila jam operasional SPBU diperpanjang untuk mengurai antrean, konsumsi harian diperkirakan meningkat sehingga kuota bisa habis lebih cepat, yakni diperkirakan sekitar 10 November 2026.
Berdasarkan perhitungan tersebut, Sumatera Selatan diperkirakan memerlukan tambahan sekitar 437.400 KL Bio Solar agar pasokan tetap mencukupi hingga akhir tahun.
Gunhar menyebut peningkatan kebutuhan didorong oleh aktivitas sektor transportasi, logistik, pertanian, perkebunan, dan pertambangan di wilayah itu.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mencatat rata-rata penyaluran Bio Solar yang semula sekitar 1,6 juta liter per hari meningkat menjadi sekitar 2,06 juta liter per hari pada Juli 2026.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menunda keputusan penambahan kuota supaya antrean panjang yang mengganggu kegiatan ekonomi dan membebani sopir, petani, nelayan, serta pelaku usaha tidak terus berulang.
Langkah koordinasi antara pemerintah pusat, BPH Migas, dan Pertamina dianggap mendesak untuk mengatasi krisis distribusi dan memastikan ketersediaan BBM subsidi di Sumatera Selatan.







