Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T Danaparamita mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk segera melaporkan kondisi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Desakan itu disampaikan Sonny menyusul meluasnya api di Kalimantan yang menurutnya belum tertangani efektif, dikutip pada Senin (24/8/2026).
Sonny mempertanyakan efektivitas langkah yang diklaim telah ditempuh Kementerian Kehutanan, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pengaktifan War Room, dan penambahan personel gabungan.
Ia menilai upaya tersebut belum menunjukkan hasil nyata di lapangan karena kebakaran masih berkembang tak terkendali.
Mengutip data resmi kementerian pada rapat kerja terakhir, total luas karhutla nasional tercatat 202.004 hektare hingga Juli 2026.
Situasi di lapangan menurut Sonny memperlihatkan dampak serius terhadap keselamatan petugas pemadam.
Berdasarkan laporan Kemenhut, ada 265 personel Manggala Agni yang bertugas di Kalimantan Barat untuk menghadapi area terbakar seluas 38.310 hektare.
Rasio tersebut berarti satu personel bertanggung jawab atas lebih dari 144 hektare, kondisi yang dinilai Sonny membahayakan keselamatan tim pemadam.
Sebagai pembanding, Sonny menyebutkan kondisi di wilayah perbatasan Kalimantan Malaysia yang menunjukkan penyebaran titik panas relatif minim meski karakteristik lahan serupa.
Perbedaan ini menurutnya mengindikasikan lemahnya pengawasan dan tata kelola pengendalian karhutla di sisi Indonesia.
Data aktivis lingkungan yang dipaparkan Sonny menunjukkan 74 persen atau sekitar 25.524 titik panas berada di dalam kawasan konsesi korporasi.
Rinciannya mencatat 10.739 titik di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, 7.880 titik di sektor pertambangan, dan 6.905 titik di kawasan perizinan kehutanan.
Sonny menyesalkan masih adanya perusahaan yang lahannya berkali-kali terbakar tanpa mendapat sanksi yang menimbulkan efek jera.
Ia menegaskan negara tidak seharusnya terus menanggung beban pemadaman apabila kebakaran terjadi di dalam kawasan konsesi perusahaan.
Untuk itu Sonny mendorong Kemenhut memberlakukan sanksi lebih keras, tidak hanya teguran tertulis, termasuk opsi pencabutan izin usaha terhadap pelanggar.
Selain pencabutan izin, Sonny meminta kewajiban operasional perusahaan untuk mengendalikan kebakaran di lahannya tetap ditegakkan dan dipertanggungjawabkan.
Ia juga mendesak pemerintah membuka data pemilik konsesi yang terdampak agar publik dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas lahan yang terbakar.
Sony menyoroti status Areal Penggunaan Lain (APL) yang disebut mendominasi 43 persen dari total luasan kebakaran nasional sebagai area yang perlu pengawasan lebih ketat.
Pernyataan Sonny diakhiri dengan tuntutan agar Menteri Kehutanan menghentikan penyampaian laporan kegiatan semata dan segera menghadap Presiden untuk mengakui kondisi nyata di lapangan.
Menurutnya, pengakuan tersebut diperlukan agar langkah pengambilalihan atau tindakan taktis yang lebih tegas dapat diambil langsung dari Istana.







