Sonny T. Danaparamita, anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur III, mendesak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyelidiki dugaan aktivitas penambangan emas yang terjadi di luar batas konsesi PT Bumi Suksesindo (BSI).
Permintaan itu muncul setelah ia menampung berbagai aspirasi warga terkait dugaan pelanggaran batas wilayah tambang serta dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat di Banyuwangi, Jawa Timur, dikutip Selasa (28/7/2026).
Menurut Sonny, meskipun aspek administratif perizinan tampak terpenuhi, kondisi sosial dan ekologi di lapangan menimbulkan pertanyaan serius.
Ia menghargai masukan masyarakat yang disampaikan secara objektif dan menyebutkan bahwa persoalan ini akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja bersama pimpinan komisi.
Pada pertemuan tersebut, Sonny memperlihatkan peta hasil pemetaan yang menunjukkan adanya aktivitas penambangan di luar area izin PT BSI.
Data itu, kata dia, berasal dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, sehingga ia meminta aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap temuan tersebut.
Lebih rinci, Sonny menyebut terdapat dua titik yang diduga berada di luar konsesi dan menegaskan pentingnya penanganan atas temuan tersebut.
Komisi IV juga menyoroti kerusakan lingkungan di kawasan pesisir yang diduga menurunkan hasil tangkapan nelayan setempat.
Sonny menegaskan bahwa selain hak mengelola tambang berdasarkan izin, perusahaan berkewajiban melakukan reklamasi dan pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah terdampak.
Ia mencatat kekhawatiran publik karena reklamasi belum dilaksanakan, dan memperingatkan agar upaya pemulihan DAS tidak diarahkan keluar dari wilayah Banyuwangi sehingga keuntungan berpindah ke daerah lain.
Selain isu tambang, Sonny menyoroti sengketa agraria yang melibatkan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wonoaseh dengan aparat kepolisian terkait pencabutan izin akses lahan.
Ia meminta Polresta Banyuwangi mengedepankan pendekatan yang adil dan hati-hati sebelum menyimpulkan kesalahan warga yang selama puluhan tahun mengelola lahan tersebut.
Solusi yang diusulkan, menurut Sonny dari PDI Perjuangan, harus menguntungkan dan meringankan semua pihak serta mempertimbangkan kelestarian lingkungan Banyuwangi.






