Komisi IV DPR RI didesak mengeluarkan rekomendasi resmi terkait dugaan dampak tailing PT Freeport Indonesia, bukan sekadar menjadwalkan kunjungan lapangan tanpa tindak lanjut.
Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi IV, Sonny T. Danaparamita, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika di Senayan pada Kamis (9/7/2026).
RDPU membahas dugaan pengaruh pengelolaan tailing terhadap lingkungan hidup, wilayah pesisir, alur sungai, dan mata pencaharian warga Mimika.
Perwakilan masyarakat memaparkan kondisi yang dialami oleh penduduk di 23 kampung yang tersebar di tiga distrik terdampak; yakni Agimuga, Jita, dan Mimika Timur Jauh.
Salah satu keluhan utama adalah pendangkalan Sungai Yamaima yang selama ini menjadi jalur transportasi vital bagi warga setempat.
Masyarakat juga melaporkan kerusakan pada sejumlah pulau yang dianggap keramat oleh komunitas adat di kawasan tersebut.
Krisis air bersih menjadi masalah lain yang disoroti, disertai laporan adanya gangguan kesehatan terutama di kalangan anak-anak di Kampung Oyotya.
Selain itu, peserta RDPU menyampaikan bahwa kapak perintis yang sempat beroperasi pada 2025 kini tidak lagi berlayar karena pendangkalan alur menuju Dermaga Sipu-Sipu di Distrik Jita.
Sonny menegaskan bahwa fokus Komisi IV seharusnya pada perumusan rekomendasi teknis sesuai kewenangan kementerian terkait, bukan pada upaya mencari pihak yang harus disalahkan terlebih dahulu.
Sebagai arahan konkret, ia menyebut Komisi IV dapat merekomendasikan kepada Kementerian Kehutanan untuk melakukan pembenahan terhadap sungai yang mengalami kerusakan.
Untuk persoalan hilangnya sagu sebagai sumber ketahanan pangan, Sonny mengusulkan rekomendasi diarahkan kepada Menteri Pertanian agar solusi terpadu dapat segera diupayakan.
Soal akses transportasi laut yang kini menjadi opsi utama karena sungai tidak bisa dilalui dan pelabuhan juga bermasalah, ia menganggap Komisi IV perlu mendorong Kementerian KKP untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.
Sonny juga mengingatkan realisasi kesepakatan yang dihasilkan pada 2023; menurutnya hingga kini hanya satu poin yang terlaksana yakni pembangunan rumah singgah, sementara tuntutan lain termasuk pembangunan smelter di Timika belum terealisasi.
Ia mengharapkan agar output RDPU ini tidak berhenti sebagai catatan rapat, melainkan disusun menjadi rekomendasi resmi Komisi IV kepada kementerian-kementerian terkait untuk ditindaklanjuti.







