Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita mendesak pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang membiarkan lahannya terbakar saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 terus meluas di Kalimantan.
Ia menilai sanksi administratif berupa teguran tertulis telah terbukti tidak memberi efek jera dan hanya menjadi formalitas belaka.
Sonny menyatakan perusahaan yang menyerahkan beban pemadaman kepada negara harus dicabut izinnya, tetapi tetap wajib menanggung pengendalian kebakaran di lahannya.
Kondisi kabut asap akibat karhutla disebutnya mengganggu aktivitas warga dan memicu rangkaian kecelakaan lalu lintas, salah satunya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Politikus itu juga menyangsikan klaim Kementerian Kehutanan terkait upaya penanggulangan, termasuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pengaktifan War Room, serta penambahan personel gabungan.
Berdasarkan data kementerian, total luas karhutla nasional telah mencapai 202.004 hektare hingga Juli 2026.
Sonny berargumen jika koordinasi penanganan benar-benar efektif, penyebaran api tidak akan berkembang tak terkendali seperti yang terjadi saat ini.
Ia menyoroti risiko keselamatan petugas pemadam di lapangan dengan merujuk pada laporan bahwa terdapat 265 personel Manggala Agni di Kalimantan Barat yang menangani area terdampak seluas 38.310 hektare.
Menurutnya, rasio tersebut membuat beban kerja per orang sangat besar dan menimbulkan ancaman keselamatan, bukan sekadar masalah operasional mitigasi.
Perbandingan sebaran titik panas antara sisi Indonesia dan Malaysia di Kalimantan juga menjadi sorotan Sonny.
Ia menyebutkan bahwa di wilayah Kalimantan bagian Indonesia titik panas muncul secara masif, sementara di bagian Malaysia yang berbatasan langsung hampir tidak terlihat titik api serupa.
Temuan aktivis lingkungan yang dikemukakan Sonny menunjukkan 74 persen atau sekitar 25.524 titik panas di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi korporasi.
Rincian sektor yang mendominasi adalah kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit dengan 10.739 titik, sektor pertambangan 7.880 titik, dan perizinan kehutanan 6.905 titik.
Menyikapi temuan tersebut, Sonny meminta tiga langkah tegas dari pemerintah.
Pertama, mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dan membiarkan lahannya terbakar karena teguran tertulis dinilai tidak cukup.
Kedua, membuka secara transparan nama-nama korporasi yang berada di balik areal terbakar, khususnya di kawasan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang disebut mendominasi 43 persen dari total luasan kebakaran nasional.
Ketiga, Sonny menuntut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersikap tegas dan tidak bersembunyi di balik laporan kegiatan penanganan karhutla.
Ia meminta menteri segera menghadap dan mengakui ketidakmampuannya kepada Presiden agar langkah pengambilalihan atau tindakan taktis yang lebih tegas dapat diambil dari Istana.







