Anggota Komisi X DPR RI dr. Sofyan Tan mengumumkan rencana pemberian bantuan operasional untuk perguruan tinggi swasta (PTS) yang akan dimulai pada 2027.
Ia menyatakan usulan tersebut telah masuk ke dalam pagu indikatif anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan nilai lebih dari Rp1,8 triliun.
Pernyataan itu disampaikan dalam kunjungan kerja Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Panja SPMB) Komisi X DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Universitas Sumatera Utara (USU) pada Jumat (26/6).
Sofyan Tan menuturkan bahwa upaya penganggaran ini merupakan hasil perjuangan selama lebih dari satu dekade di Komisi X DPR RI, di mana dirinya telah terlibat selama 12 tahun.
Skema bantuan disusun berdasarkan jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap PTS, dengan perhitungan sekitar Rp2 juta per mahasiswa.
Sebagai ilustrasi, sebuah PTS yang menerima 1.000 mahasiswa baru diperkirakan dapat memperoleh bantuan sekitar Rp2 miliar.
Meski menyambut positif, Sofyan Tan mengakui besaran anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal sektor pendidikan tinggi.
Ia menilai tambahan Rp1,8 triliun merupakan langkah awal yang penting bagi PTS, namun tidak menutup kemungkinan diperlukan alokasi lebih besar di masa mendatang.
Dalam pertemuan itu, Sofyan juga menyoroti fenomena calon mahasiswa yang lulus di perguruan tinggi negeri namun tidak melakukan daftar ulang.
Ia meminta USU dan Politeknik Negeri Medan (Polmed) memaparkan data mengenai mahasiswa yang tidak mendaftar ulang beserta penyebabnya.
Sofyan mengungkapkan kekhawatiran bahwa beberapa calon mahasiswa berhenti melanjutkan studi karena alasan ekonomi.
Ia juga mencatat banyak calon dari desil 5 dan 6 yang tidak memenuhi syarat menerima KIP Kuliah, padahal kebutuhan bantuan tetap ada.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si., menyatakan Panja SPMB tengah menghimpun masukan untuk memperbaiki sistem penerimaan mahasiswa baru agar lebih adil dan transparan.
Ia menegaskan tujuan perbaikan itu juga untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi nasional.
Pemerintah menargetkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi mencapai 50 persen pada 2029, sementara saat ini APK nasional berada di kisaran 31 persen.
Menurut Kurniasih, dari sekitar 394 ribu lulusan SMA/SMK yang menjadi fokus pembahasan, masih terdapat puluhan ribu siswa yang belum melanjutkan ke perguruan tinggi.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah anggota Komisi X dari berbagai fraksi, antara lain Deni Cagur dan Adian Napitupulu (PDI Perjuangan); Melly Goeslaw (Gerindra); Juliyatmono (Golkar); Andi Muawiyah Ramly (PKB); Abdul Fikri Faqih dan Ledia Hanifa (PKS); Dewi Coryati (PAN); serta Sabam Sinaga (Demokrat).
Hadir pula Staf Khusus Kemendiktisaintek Prof. Tjitjik Srie Tjahjandarie, perwakilan Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumatera Utara seperti USU, Unimed, Politeknik Negeri Medan, Universitas Medan Area, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Universitas HKBP Nommensen.
Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian USU, Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt., mengatakan pelaksanaan SPMB menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi.
Prof. Poppy menegaskan USU berkomitmen melakukan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan keadilan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru.
Ia juga mengungkapkan masih ada calon mahasiswa yang diterima di USU namun tidak mendaftar ulang, terutama pada Program Studi Sastra Melayu dan Sastra Batak.
Sebagian calon memilih melanjutkan di institusi lain seperti sekolah tinggi kedinasan, sementara sebagian lagi gagal memenuhi persyaratan KIP Kuliah sehingga tidak dapat melanjutkan.







