Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menegaskan perlunya data yang valid dalam Sensus Ekonomi 2026 agar kebijakan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran, terutama di bidang pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan saat ia membuka Focus Group Discussion Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi X DPR RI bekerja sama dengan BPS Sumatra Utara, Selasa (18/8/2026).
Sofyan Tan mengungkapkan banyak pelajar dari keluarga pra-sejahtera gagal memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah karena mekanisme desil dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan.
Menurutnya, pendidikan merupakan sarana utama bagi keluarga kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
Ia mendesak pemerintah meninjau kembali kebijakan pendidikan yang hanya bergantung pada data desil, karena risiko ketidakakuratan dapat menutup akses ke pendidikan tinggi bagi kelompok berpendapatan rendah.
Sofyan menambahkan kendala administratif akibat data yang tidak akurat berpotensi memutus harapan generasi muda dari keluarga miskin untuk melanjutkan studi dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
Statistisi Ahli Utama BPS Sumatra Utara, Misfaruddin, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 penting untuk memetakan perubahan struktur ekonomi daerah selama dekade terakhir.
Ia menjelaskan transformasi digital telah mengubah pola kegiatan ekonomi masyarakat, di mana pemenuhan kebutuhan sehari-hari kini semakin banyak dilakukan secara daring.
Misfaruddin menekankan perubahan aktivitas ekonomi berbasis digital tersebut harus tertangkap secara akurat dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Hasil survei 2026 akan dibandingkan dengan data dari Sensus Ekonomi 2016 untuk memetakan sektor unggulan di Sumatra Utara serta mengidentifikasi sektor yang masih memerlukan intervensi pemerintah.
Dengan data yang komprehensif, kata Misfaruddin, pemerintah diharapkan dapat menentukan sektor mana yang perlu diperkuat untuk merancang kebijakan masa depan yang lebih efektif.







