Sofwan Dedy Ardyanto, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, menerima aspirasi dari DPRD Kabupaten Temanggung mengenai permintaan penundaan dan pengkajian ulang regulasi pembatasan TAR dan nikotin.
Audiensi berlangsung di Gedung DPR RI dan juga dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra.
Dalam pertemuan itu, delegasi DPRD Temanggung meminta agar evaluasi kebijakan melibatkan DPR, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Perindustrian.
Menurut mereka, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar kebijakan yang diambil memperhatikan kelangsungan hidup petani tembakau di Kabupaten Temanggung.
Salah satu isu utama yang disampaikan adalah mulai berkurangnya penyerapan hasil panen tembakau oleh pabrik rokok seiring kabar rencana pembatasan tersebut.
Kondisi ini dikhawatirkan menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat setempat yang situasinya belum sepenuhnya pulih.
“Pembahasan dari perwakilan lintas fraksi menunjukkan keresahan ini bersifat kolektif, bukan sekadar suara kelompok kecil,” kata Sofwan, dikutip Kamis (23/7/2026).
Ia menambahkan bahwa kebijakan yang memperberat kondisi masyarakat kecil akan memperburuk situasi ekonomi saat ini.
DPRD Kabupaten Temanggung memperingatkan bahwa tanpa kajian menyeluruh, kebijakan pembatasan TAR dan nikotin berpotensi mengancam mata pencaharian petani tembakau.
Oleh karena itu, mereka meminta agar pelaksanaan rencana tersebut ditunda hingga ada analisis dampak yang lebih komprehensif.
Sofwan menyatakan harapannya agar pemerintah menunda implementasi sambil melakukan kajian dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Hasil kajian tersebut rencananya akan dikoordinasikan bersama Komisi IV DPR RI untuk mendapat perhatian di tingkat yang lebih tinggi.
“Kami memohon kepada pemerintah, termasuk Kemenko PMK dan Kementerian Kesehatan, untuk menunda dan meninjau ulang kebijakan ini,” tutupnya.







