Pada peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub pada Senin 6 Juli 2026, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan komitmen untuk mendukung pengembangan pasar karbon nasional di sektor kehutanan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan dukungan lembaganya dalam acara tersebut.
Friderica, yang akrab disapa Kiki, menyampaikan bahwa OJK telah menerbitkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai landasan kebijakan.
Selain itu, OJK juga menyusun sebuah financing playbook yang berfungsi sebagai pedoman pembiayaan bagi proyek-proyek karbon.
OJK sedang memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap bursa karbon melalui langkah revisi POJK Nomor 14 Tahun 2023.
Di samping itu, otoritas ini mengeksplorasi pengembangan produk keuangan yang berbasis karbon untuk memperluas instrumen pembiayaan hijau.
Kiki menjelaskan skema pembiayaan dapat memanfaatkan arus kas dari penjualan kredit karbon kehutanan.
Skema tersebut dirancang agar memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal yang menjaga kawasan hutan.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan peluncuran hub ini dimaksudkan sebagai pintu masuk bagi investasi pemulihan lahan terdegradasi.
Pemerintah menargetkan pemulihan sekitar 12,7 juta hektare lahan terdegradasi yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan kredit karbon.
Hashim mengundang investor global untuk berpartisipasi, dan menyatakan investor akan memperoleh kredit karbon bersertifikat melalui mekanisme yang kredibel.
Pemerintah berharap ekosistem perdagangan karbon yang didukung sistem registrasi, regulasi, dan pembiayaan itu mampu menarik investasi hijau.
Harapannya, langkah ini sekaligus mempercepat pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 atau emisi nol di sektor kehutanan.







