Anggota Komisi VII DPR Tifatul Sembiring, Legislator Dapil Sumatera Utara I, menyatakan dukungan atas usulan penambahan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif sebesar Rp1,7 triliun untuk 2027.
Ia meminta pemerintah memperjelas skema insentif yang ditujukan bagi pelaku ekonomi kreatif di berbagai subsektor.
Tifatul menilai pengembangan sektor ekonomi kreatif memerlukan dukungan permodalan serta kehadiran pemerintah yang konkret dalam implementasi kebijakan.
Skema insentif tersebut diharapkan memberi manfaat bagi subsektor film, gim, aplikasi, fesyen, kuliner, dan kriya.
Anggota dewan itu juga menyoroti sejumlah kendala yang saat ini membebani pelaku industri film dan ekraf secara umum.
Permasalahan yang disebutkan meliputi proses produksi, keterbatasan layar tayang, pemasaran, persaingan dengan produk impor, serta dugaan praktik monopoli.
Menurut Tifatul, kondisi tersebut membuat pelaku kreatif kerap menghadapi tantangan pasar sendirian tanpa dukungan yang memadai.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu.
Evita menekankan roadmap itu harus menempatkan program Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia sebagai prioritas nasional dengan target yang terukur.
Target terukur yang dimaksud mencakup jumlah daerah dan pelaku ekraf yang difasilitasi, peningkatan omzet, ekspor, investasi, serta penyerapan tenaga kerja.
Ia juga meminta Kemenekraf menyiapkan pipeline konkret yang memuat proyek, calon investor, dan pasar ekspor.
Evita menilai target ekonomi kreatif untuk 2027 cukup tinggi, dengan proyeksi investasi mencapai Rp205 hingga Rp211 triliun dan ekspor sebesar USD37 hingga USD38 miliar.
Dalam kaitan itu, Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun untuk mendukung program strategis dan pencapaian target-target tersebut.







