JENGGALA.ID – Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkapkan tindak pidana suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), yang melibatkan seorang hakim agung dalam sebuah skema bisnis skincare. Kasus ini terungkap melalui surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 31 Oktober.
Kasus ini dimulai ketika selebgram Riris Riska Diana, istri terdakwa Dadan, mengenalkan Dadan kepada seseorang yang disebut sebagai Hasbi di Kantor MA pada awal Februari 2022. Awal mula perkenalan Riska dengan Hasbi tidak dijelaskan dengan detail dalam surat dakwaan.
Pada bulan yang sama, Dadan bertemu dengan seorang individu bernama Timothy Ivan Triyono di Setiabudi One, Rasuna Said, Jakarta Selatan. Timothy mengetahui bahwa Dadan memiliki banyak kenalan pejabat pusat, termasuk Hasbi Hasan, dan menyampaikan niatnya untuk menghubungkan Dadan dengan Heryanto Tanaka, yang merupakan Deposan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Heryanto tengah menghadapi masalah hukum terkait simpanan berjangka senilai Rp45 miliar di KSP Intidana.
Heryanto telah melaporkan Ketua Umum KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman, atas tindak pidana pemalsuan surat atau akta notaris. Pengadilan Negeri Semarang memutuskan untuk membebaskan Budiman dari segala dakwaan penuntut umum, dan kasasi diajukan ke MA dengan nomor perkara: 326K/Pid/2022.
Pada Maret 2022, Dadan, Riska, dan Timothy bertemu dengan Heryanto di Holliday Restaurant, Kota Semarang, dan Heryanto memaparkan masalahnya kepada Dadan. Dadan menawarkan bantuan dengan dukungan dari Hasbi. Pada 8 Maret 2022, Dadan dan istrinya pergi ke Kantor MA untuk menindaklanjuti permintaan Heryanto, yang akhirnya disetujui oleh Hasbi.
Selanjutnya, Dadan memberi tahu Heryanto bahwa Hasbi bersedia membantu perkaranya, dan Dadan mengajukan biaya pengurusan perkara sebesar Rp15 miliar. Dalam surat dakwaan, biaya tersebut digambarkan sebagai perjanjian kerja sama bisnis skincare antara Dadan dan Heryanto.
Heryanto setuju dengan biaya tersebut, dan akhirnya, Dadan menyalurkan sebagian dari uang tersebut, yaitu Rp11,2 miliar, kepada Hasbi melalui Heryanto.
Pada 22 Maret 2022, saat musyawarah pengucapan putusan di MA, ketua majelis hakim Sri Murwahyuni meminta pendapat dari Gazalba Saleh dan Prim Haryadi. Gazalba mendukung kasasi penuntut umum dan menyatakan Budiman bersalah, sementara Prim Haryadi menolak kasasi penuntut umum. Hal ini menyebabkan penundaan sidang dan pemintaan hakim anggota untuk memeriksa kembali berkas perkara.
Dengan berjalannya waktu dan adanya penyerahan uang serta pengaruh dari Hasbi, Budiman akhirnya dihukum penjara selama lima tahun. Gazalba Saleh juga dihadapkan pada proses hukum KPK atas dugaan suap, tetapi MA membebaskannya dari dakwaan jaksa KPK. Kasus Gazalba yang masih diproses oleh KPK adalah terkait penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
Setelah pengungkapan kasus ini, Budiman mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA dan memenangkan kasusnya. MA membatalkan putusan yang awalnya dijatuhkan oleh Sri Murwahyuni dan rekan-rekannya.







