Skandal Monopoli Bunga Utang KPPU Selidiki 44 Pinjol

JENGGALA.ID - KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) saat ini tengah menyelidiki 44 layanan pinjaman online (pinjol) yang diduga terlibat dalam monopoli tarif bunga. Direktur Investigasi KPPU, Gopprera Panggabean, mengonfirmasi bahwa kasus ini telah memasuki tahap penyelidikan setelah keputusan ini diambil dalam Rapat Komisi pada Rabu (25/10) lalu. Dalam tahap penyelidikan ini, KPPU telah menunjuk 44 penyelenggara peer-to-peer (P2P) lending sebagai terlapor atas dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pasal 5 terkait penetapan harga. Gopprera menyatakan bahwa KPPU akan mengumpulkan bukti yang cukup dengan memanggil pihak terkait, termasuk terlapor, saksi, atau ahli. Penyelidikan awal terhadap anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) ini dimulai pada awal November 2023. KPPU memperhatikan penetapan suku bunga flat sebesar 0,8 persen per hari dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh konsumen atau penerima pinjaman. Mereka mencurigai bahwa aturan suku bunga AFPI diikuti oleh seluruh anggota fintech yang terdaftar dalam asosiasi tersebut, padahal, pada tahun 2021, suku bunga yang diatur tidak lebih dari 0,4 persen per hari. Gopprera mengungkapkan bahwa KPPU telah mengumpulkan cukup bukti dugaan pelanggaran Pasal 5 dan akan melanjutkan ke tahap penyelidikan. Selain itu, KPPU menemukan bahwa tujuan pengaturan AFPI adalah melindungi konsumen dari biaya predatory lending atau praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat bunga dan biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman. Proses penyelidikan akan berlangsung tertutup dan memakan waktu selama 60 hari ke depan, meskipun ada kemungkinan perpanjangan waktu penyelidikan dan penambahan terlapor. Gopprera menekankan bahwa KPPU akan mencari bukti apakah 44 pinjol yang menerapkan suku bunga seragam tersebut berkolusi atau tidak. Menurutnya, dalam bisnis P2P lending, seharusnya terdapat variasi suku bunga yang lebih rendah dan beragam dari pesaing. Sebelumnya, Ketua AFPI, Entjik S Djafar, membantah adanya kartel atau monopoli suku bunga pinjol yang dilakukan oleh anggotanya. Menurutnya, AFPI sebenarnya menetapkan batas maksimum bunga 0,4 persen per hari untuk melindungi konsumen, bukan untuk memonopoli bunga.

Skandal Monopoli Bunga Utang KPPU Selidiki 44 Pinjol

SAGKI 2025, Gereja Katolik Indonesia: Sinodal dan Misioner untuk Pembawa Damai

EVOS Fams, Buat Kamu yang Pertama Kali Login di EVOS TOP UP: Dapat 3% Cashback

BeritaLainnya

SAGKI 2025, Gereja Katolik Indonesia: Sinodal dan Misioner untuk Pembawa Damai

EVOS Fams, Buat Kamu yang Pertama Kali Login di EVOS TOP UP: Dapat 3% Cashback

Ada Apa! Kepala BPN Luwu Utara Enggan Temui Wartawan

BRI Branch Office Pluit Region 6/Jakarta 1 Tandatangani MoU Payroll dengan PT Lucky Mom Indonesia

Mengubah Potensi Menjadi Realita: Kredit BRI KC Kalimalang Siap Dukung Ekspansi Miliaran Rupiah Celsie

KAI Logistik Wujudkan Komitmen Green Logistics Melalui Transparansi Jejak Karbon di Invoice Pelanggan

BRI Region 6/Jakarta 1 Resmikan Pembukaan BRI KCP Sedayu City

Kapolda Sulsel Silaturahmi ke Pangdam XIV Hasanuddin, Perkuat Sinergitas TNI-Polri jaga Stabilitas Keamanan Wilayah

KPK Belum Merespons Permintaan Supervisi Polda Metro dalam Kasus Pemerasan

Berita Terkini

Recommended

Wajib Baca, Cara Mudah Daftar PPDB Sulsel 2024 dan Tips Lolos!

Efek Operasi Lucinta Luna Mengalami Bengkak Hingga Di Pulangkan Ke Indonesia!

Apa Itu Smart Office dan Bagaimana Meningkatkan Produktivitas?

Pertamina Siap jadi Market Leader Perdagangan Karbon di Indonesia

Skandal Monopoli Bunga Utang KPPU Selidiki 44 Pinjol

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended