JENGGALA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempertimbangkan permintaan supervisi dari Polda Metro Jaya terkait penanganan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan lembaga tersebut. Permohonan ini diajukan 17 hari yang lalu.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan, “Kami telah menerima surat permintaan supervisi dari Polda Metro Jaya, dan saat ini sedang kami pertimbangkan.” Hal ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam Perpres ini, supervisi adalah kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara korupsi dan membangun sinergi antarinstansi terkait.
Ghufron menjelaskan, “Kami memiliki standar waktu yang ditetapkan, yaitu perkara yang bisa disupervisi adalah yang tidak berproses dalam waktu dua tahun atau lebih.” Namun, kasus yang dimintakan supervisi oleh Polda Metro Jaya baru berjalan selama tiga bulan, sejak Agustus 2023.
KPK memahami bahwa Polda Metro Jaya meminta supervisi untuk memastikan transparansi dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan pimpinan KPK dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Masyarakat juga menanti proses hukum yang akuntabel. Namun, KPK harus mengikuti prosedur hukum sesuai peraturan yang berlaku.
Surat supervisi yang dikirimkan oleh Kapolda Metro Jaya telah sampai kepada pimpinan KPK sejak tanggal 11 Oktober. Sepekan setelah itu, penyidik juga mendorong agar supervisi direspons oleh Dewan Pengawas KPK pada tanggal 18 Oktober.
Penyidik Polda Metro Jaya menggunakan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf B, dan/atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dalam kasus ini. Mereka telah memeriksa 52 saksi sejak surat perintah penyidikan diterbitkan pada 9 Oktober 2023. Para saksi termasuk SYL, Ketua KPK Firli Bahuri, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, tujuh pegawai KPK, ajudan Firli, dan lainnya.
Baru-baru ini, rumah kediaman Firli di Kertanegara, Jakarta Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat, digeledah oleh petugas kepolisian terkait penanganan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap SYL.







