Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Pernyataan itu disampaikan menyusul temuan tim investigasi yang menunjukkan adanya ratusan ketidakwajaran pada data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tim verifikasi lapangan memeriksa lebih dari 300 titik yang tercatat sebagai calon dapur MBG di wilayah tersebut.
Dari pemeriksaan itu, teridentifikasi sekitar 100 titik SPPG yang tidak memiliki bangunan maupun fasilitas yang memadai untuk operasional penyediaan makanan.
Beberapa lokasi tercatat berada di tempat yang mustahil dijadikan dapur, termasuk persawahan, kawasan hutan, dan kompleks pemakaman.
Charles menilai temuan tersebut bukan sekadar masalah administrasi ringan, melainkan indikasi pelanggaran hukum serius.
Pernyataan lengkap mengenai sikapnya disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Ia mengatakan Komisi IX telah menerima laporan langsung dari pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kekacauan yang terjadi pada periode kepemimpinan sebelumnya.
Charles menyatakan keyakinan bahwa operasi sebesar ini sulit dijalankan hanya oleh segelintir orang.
Oleh karena itu, ia mendorong Kejaksaan untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan pegawai lain di internal BGN.
Ia juga mengingatkan potensi masalah serupa di luar Cilacap jika audit menyeluruh belum dilakukan secara nasional.
Menurut Charles, jumlah titik bermasalah dikhawatirkan bisa membengkak hingga mencapai ratusan bila pemeriksaan diperluas.
Komisi IX mendukung langkah penegakan hukum untuk mengungkap segala rangkaian penyimpangan demi menjaga kredibilitas program strategis nasional tersebut.
Kasus ini kini menjadi fokus publik dan diharapkan hasil investigasi segera memastikan akuntabilitas serta keterbukaan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.







