Siti Aisyah, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, meminta agar sengketa tanah adat di daerah seperti Riau dan Kutai diperlakukan sebagai persoalan konstitusional, bukan sekadar masalah administrasi pertanahan.
Pernyataan itu disampaikan Siti Aisyah dan dikutip Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, akar konflik muncul karena klaim negara atas tanah yang sesungguhnya telah dikuasai dan dikelola masyarakat secara turun-temurun tanpa sertifikat resmi.
Ia menegaskan negara tidak boleh meniadakan atau meremehkan bukti sejarah penguasaan tanah oleh komunitas adat hanya karena tidak tercatat dalam dokumen formal.
Siti Aisyah merujuk pada UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan di tangan rakyat serta pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat banyak sebagai dasar kewajiban negara melindungi hak masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam sistem hukum agraria nasional tidak hanya sertifikat yang menjadi dasar kepemilikan.
Menurut Siti Aisyah, UUPA mengakui hak ulayat dan hukum adat; penguasaan nyata yang berlangsung terus-menerus, keberadaan kampung lama, kebun, makam leluhur, dan situs adat serta pengakuan oleh masyarakat setempat merupakan fakta hukum yang wajib diperiksa.
Lebih jauh, ia menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menempatkan hutan adat di luar kategori hutan negara.
Karena itu, kata Siti Aisyah, penetapan kawasan oleh negara tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa verifikasi, partisipasi masyarakat, dan proses hukum yang adil.
Untuk meredam meluasnya konflik agraria, ia mengusulkan tiga langkah prioritas kepada pemerintah.
Pertama, melaksanakan audit agraria dan audit adat secara terbuka terhadap semua bidang tanah yang sedang disengketakan.
Kedua, menghentikan sementara seluruh proses penertiban, pengosongan lahan, serta tindakan hukum terhadap masyarakat hingga status tanah diverifikasi secara adil.
Ketiga, membentuk forum penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, ATR/BPN, KLHK, OIKN bila berkaitan dengan wilayah Kutai, Polri, Kejaksaan, serta lembaga adat.
Siti Aisyah menegaskan penyelesaian harus mengutamakan perlindungan hak masyarakat adat dan menghindari kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan tanah warisan leluhur mereka.







