Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, mengajukan usulan pengaturan khusus dalam revisi peraturan perundang-undangan bidang kehutanan untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang telah lama menguasai atau menempati lahan yang kemudian masuk ke dalam kawasan hutan.
Menurutnya, perlindungan semacam ini diperlukan agar persoalan administratif negara yang belum terselesaikan tidak menjadikan warga rentan terhadap sanksi pidana.
“Kesalahan administrasi negara tidak boleh berubah menjadi kesalahan pidana rakyat,” tegas Siti Aisyah dalam pernyataannya yang disampaikan dan dirangkum melalui unggahan di akun TikTok, dikutip Kamis (16/7/2026).
Ia menilai banyak konflik pertanahan bermula dari proses pengukuhan kawasan hutan yang belum tuntas dilaksanakan oleh pemerintah.
Siti Aisyah mengusulkan penambahan ketentuan tentang penataan ulang kawasan hutan yang diduga belum memenuhi seluruh tahapan pengukuhan.
Dalam usulan itu, pemerintah diwajibkan melakukan inventarisasi, evaluasi, dan penataan ulang pada kawasan yang tidak memiliki dokumen lengkap, belum menyelesaikan hak pihak ketiga, atau di dalamnya terdapat desa, permukiman, kebun masyarakat, tanah adat, tanah yang dikuasai secara turun-temurun, tanah bersertipikat, fasilitas umum, maupun fasilitas sosial.
Proses inventarisasi dan penataan ulang tersebut diusulkan diselesaikan paling lama dalam jangka waktu dua tahun sejak ketentuan diberlakukan.
Selama masa penyelesaian, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti kepemilikan, riwayat penguasaan tanah, bukti penguasaan fisik, dokumen desa, bukti adat, serta alat bukti lain yang relevan.
Siti Aisyah juga menekankan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat selama tahap inventarisasi dan penyelesaian sengketa.
Perlindungan tersebut mencakup larangan penggusuran, pengosongan lahan, perusakan rumah atau kebun, pencabutan hak secara sepihak, dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menguasai atau memanfaatkan tanah sebelum munculnya konflik kawasan hutan.
Ia menegaskan bahwa usulan ini tidak dimaksudkan untuk melindungi praktik perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi atau kegiatan usaha komersial yang melanggar hukum.
Jika pemerintah tidak dapat membuktikan bahwa seluruh tahapan pengukuhan kawasan hutan, termasuk penyelesaian hak pihak ketiga, telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka wilayah yang masih disengketakan tidak layak diperlakukan sebagai kawasan hutan yang sudah memiliki kepastian hukum terhadap masyarakat sampai proses itu selesai.
Hasil evaluasi yang diusulkan membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk memperbaiki batas kawasan hutan, mengeluarkan tanah masyarakat atau desa dari kawasan hutan, mengakui hak masyarakat hukum adat maupun hak atas tanah masyarakat, hingga mengubah atau mencabut keputusan penetapan kawasan hutan apabila ditemukan kekeliruan berdasarkan fakta di lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Siti Aisyah merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 sebagai landasan yang menegaskan kewajiban pemerintah menyelesaikan hak masyarakat tradisional, hak milik, atau hak lainnya secara adil dengan pemegang hak terlebih dahulu.
Ia juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak masyarakat yang telah hidup dan menguasai wilayah secara turun-temurun di kawasan hutan.
Usulan ini diharapkan menjadi dasar hukum tambahan untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik kawasan hutan di berbagai daerah.







