• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Siti Aisyah: Salah Adm Negara Tak Boleh Jadi Pidana Rakyat

Siti Aisyah: Salah Adm Negara Tak Boleh Jadi Pidana Rakyat

Jenggala 005 by Jenggala 005
Juli 16, 2026 18:57
in News, Pemerintah, Politik
0
Siti Aisyah: Salah Adm Negara Tak Boleh Jadi Pidana Rakyat

Siti Aisyah: Kesalahan Administrasi Negara Tidak Boleh Berubah Menjadi Kesalahan Pidana Rakyat

0
SHARES
3
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, mengajukan usulan pengaturan khusus dalam revisi peraturan perundang-undangan bidang kehutanan untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang telah lama menguasai atau menempati lahan yang kemudian masuk ke dalam kawasan hutan.

Menurutnya, perlindungan semacam ini diperlukan agar persoalan administratif negara yang belum terselesaikan tidak menjadikan warga rentan terhadap sanksi pidana.

Berita Terkait

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

“Kesalahan administrasi negara tidak boleh berubah menjadi kesalahan pidana rakyat,” tegas Siti Aisyah dalam pernyataannya yang disampaikan dan dirangkum melalui unggahan di akun TikTok, dikutip Kamis (16/7/2026).

Ia menilai banyak konflik pertanahan bermula dari proses pengukuhan kawasan hutan yang belum tuntas dilaksanakan oleh pemerintah.

Siti Aisyah mengusulkan penambahan ketentuan tentang penataan ulang kawasan hutan yang diduga belum memenuhi seluruh tahapan pengukuhan.

Dalam usulan itu, pemerintah diwajibkan melakukan inventarisasi, evaluasi, dan penataan ulang pada kawasan yang tidak memiliki dokumen lengkap, belum menyelesaikan hak pihak ketiga, atau di dalamnya terdapat desa, permukiman, kebun masyarakat, tanah adat, tanah yang dikuasai secara turun-temurun, tanah bersertipikat, fasilitas umum, maupun fasilitas sosial.

Proses inventarisasi dan penataan ulang tersebut diusulkan diselesaikan paling lama dalam jangka waktu dua tahun sejak ketentuan diberlakukan.

Selama masa penyelesaian, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti kepemilikan, riwayat penguasaan tanah, bukti penguasaan fisik, dokumen desa, bukti adat, serta alat bukti lain yang relevan.

Siti Aisyah juga menekankan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat selama tahap inventarisasi dan penyelesaian sengketa.

Perlindungan tersebut mencakup larangan penggusuran, pengosongan lahan, perusakan rumah atau kebun, pencabutan hak secara sepihak, dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menguasai atau memanfaatkan tanah sebelum munculnya konflik kawasan hutan.

Ia menegaskan bahwa usulan ini tidak dimaksudkan untuk melindungi praktik perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi atau kegiatan usaha komersial yang melanggar hukum.

Jika pemerintah tidak dapat membuktikan bahwa seluruh tahapan pengukuhan kawasan hutan, termasuk penyelesaian hak pihak ketiga, telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka wilayah yang masih disengketakan tidak layak diperlakukan sebagai kawasan hutan yang sudah memiliki kepastian hukum terhadap masyarakat sampai proses itu selesai.

Hasil evaluasi yang diusulkan membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk memperbaiki batas kawasan hutan, mengeluarkan tanah masyarakat atau desa dari kawasan hutan, mengakui hak masyarakat hukum adat maupun hak atas tanah masyarakat, hingga mengubah atau mencabut keputusan penetapan kawasan hutan apabila ditemukan kekeliruan berdasarkan fakta di lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Siti Aisyah merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 sebagai landasan yang menegaskan kewajiban pemerintah menyelesaikan hak masyarakat tradisional, hak milik, atau hak lainnya secara adil dengan pemegang hak terlebih dahulu.

Ia juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak masyarakat yang telah hidup dan menguasai wilayah secara turun-temurun di kawasan hutan.

Usulan ini diharapkan menjadi dasar hukum tambahan untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik kawasan hutan di berbagai daerah.

Tags: DPRhj. siti aisyahPDI PerjuanganPDIPruu kehutanansiti aisyah
SummarizeShare

Berita Terkait

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pagi itu aula SMAN 1 Sewon dipenuhi siswa yang duduk rapi menantikan materi penting tentang kebangsaan dan kedisiplinan. Pembekalan diselenggarakan oleh Koramil 04/Sewon pada Kamis, 19 November 2026,...

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Di Lobi Makodiklatau, Rabu (18/11/2026), Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Dr. T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., M.A., menerima kunjungan kehormatan dari Atase Pertahanan Australia Brigadier Micah Bratt. Kunjungan itu difokuskan...

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Serda Safari dari Babinsa Koramil 14/Karanganom Kodim 0723/Klaten menggelar dialog terbuka dengan warga Desa Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten pada Selasa (17/11/2026). Kegiatan komunikasi sosial itu juga dihadiri...

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pakisan periode 2027–2035 digelar di Aula Balai Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada Senin (17/11/2026). Acara dihadiri Babinsa Desa Pakisan,...

Next Post
Warga Deliserdang Kecewa, Bayar Pajak Jalan Tetap Rusak

Warga Deliserdang Kecewa, Bayar Pajak Jalan Tetap Rusak

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.