Anggota Komisi III DPR RI Siti Aisyah meminta agar penggodokan RUU Perampasan Aset dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III bersama para akademisi, termasuk Faisal Santiago, Dadang Herly, dan Fisabililah, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Rapat tersebut berlangsung pada Sabtu (25/7/2026).
Siti Aisyah menekankan bahwa upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana tidak boleh mengorbankan perlindungan hak-hak masyarakat.
Ia khususnya memberi catatan terhadap usulan mekanisme pembuktian terbalik dalam RUU tersebut.
Menurutnya, kewajiban membuktikan asal-usul atau kepemilikan harta hanya berdasar dugaan lemah berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.
Siti mempertanyakan apakah aturan pembuktian terbalik tidak akan menjadi ruang bagi praktik abuse of power apabila tidak disertai batasan dan jaminan hukum yang kuat.
Menanggapi kekhawatiran itu, akademisi Faisal Santiago menyatakan pembuktian terbalik bisa diterapkan jika dilandasi ukuran kewajaran dan didukung sistem penegakan hukum yang handal.
Faisal mengutip penanganan kasus Meikarta sebagai contoh di mana lahan diserahkan kepada negara dalam proses penyelesaian dugaan tindak pidana korupsi.
Ia juga memperingatkan agar fokus pembahasan RUU tidak semata pada pembentukan lembaga baru.
Menurut Faisal, prioritas seharusnya pada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, ia menyoroti perlunya penyelarasan RUU Perampasan Aset dengan pembaruan regulasi lain, khususnya hukum perdata yang dianggap sudah usang.
Faisal mengingatkan bahwa penyusunan aturan tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah tanpa mempertimbangkan kesesuaian antar-kerangka hukum.







