Siti Aisyah, anggota Komisi III DPR RI dan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menegaskan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi harus difokuskan pada pemenuhan hak dasar warga, bukan sekadar alat pembangunan infrastruktur.
Pernyataan itu disampaikan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Senin (29/6/2026).
Menurut Siti, akses air minum dan sanitasi merupakan kewajiban negara yang berakar pada konstitusi.
Ia merujuk pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 sebagai dasar hukum yang menegaskan perlunya jaminan hak hidup layak dan penguasaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat.
Siti menyatakan pembahasan RUU harus menyelesaikan problem teknis yang masih mengganggu akses layanan di banyak wilayah.
Ia mencontohkan keterbatasan sumber air baku, jaringan distribusi yang buruk, dan rendahnya kualitas sanitasi lingkungan sebagai tantangan utama.
Oleh karena itu, ia menilai pendekatan kebijakan wajib bergeser dari sekadar pembangunan infrastruktur menuju pemenuhan hak warga.
Aspek harmonisasi aturan juga mendapat sorotan khusus dari Siti agar RUU tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Ia meminta naskah akademik disusun dengan kuat sesuai UU PPP serta disinkronkan dengan UU Sumber Daya Air, UU Pemerintahan Daerah, aturan SPAM, dan standar pelayanan minimal.
Siti mengingatkan bahwa tanpa kepastian anggaran dan pembagian tugas yang jelas antara pusat, daerah, dan pengelola layanan, pemda berisiko terbebani.
Untuk itu, pembagian tugas dan dukungan fiskal harus dirumuskan agar kewajiban baru tidak menjadi beban tanpa sumber pembiayaan.
Proses penyusunan RUU, kata Siti, wajib menerapkan prinsip meaningful participation sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.
Ia menekankan keterlibatan tidak boleh bersifat formal; masyarakat, pemda, PDAM atau Perumda, konsumen, kelompok miskin, dan daerah krisis air harus didengar serta menerima penjelasan atas hasil masukan mereka.
Siti juga mengingatkan potensi komersialisasi air jika keterlibatan sektor swasta tidak diatur ketat.
Menurutnya, negara harus tetap menjadi penanggung jawab utama pelayanan air minum dan sanitasi, sementara peran swasta hanya boleh sebagai pendukung dengan batasan ketat.
Ia menegaskan keterlibatan swasta tidak boleh mengurangi akses kelompok miskin atau membuka ruang komersialisasi terhadap layanan dasar tersebut.
Dalam penutup pembahasan, Siti menekankan ukuran keberhasilan RUU bukan pada jumlah proyek fisik semata.
Regulasi yang akan dihasilkan harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjamin akses yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan.
Ia meminta agar penyusunan RUU taat pada ketentuan UU PPP dan putusan MK, menjamin tarif berkeadilan, menghindari pembebanan pemda tanpa dukungan fiskal, serta membatasi peran swasta agar hak rakyat atas air minum dan sanitasi tetap terlindungi.







