Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, meminta kehadiran negara untuk menuntaskan konflik agraria yang memicu bentrokan di Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
Pernyataan itu disampaikan terkait insiden yang menurut laporan mengakibatkan tujuh orang mengalami luka-luka.
Siti Aisyah menilai penanganan kejadian tidak boleh berhenti pada upaya meredam bentrokan semata.
Ia menekankan perlunya pembongkaran akar persoalan agar sengketa lahan tidak berulang dan rakyat tidak terus menjadi korban.
Menurutnya, konflik penguasaan dan pemanfaatan lahan harus dianalisis secara komprehensif.
Negara perlu memastikan status hak atas tanah, siapa penguasa lahan, dasar penguasaan, serta riwayat pengelolaan yang menjadi sumber perselisihan.
Untuk itu, Siti Aisyah mendesak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen terkait.
Pemeriksaan harus mencakup status hak atas tanah, riwayat penguasaan, dasar penerbitan dokumen pertanahan, izin perkebunan bila ada, dan berkas lain yang relevan.
Ia menegaskan keterbukaan informasi penting agar penyelesaian tidak berdasarkan klaim sepihak.
Jika ditemukan dokumen yang saling bertentangan, pemerintah diminta menjelaskan secara objektif dasar hukum yang dipakai untuk menetapkan status lahan.
Siti Aisyah juga meminta kepolisian mengusut tuntas peristiwa bentrokan dan memastikan penanganan kasus berjalan profesional.
Penegakan hukum harus berdasarkan bukti dan fakta hukum, tanpa dipengaruhi modal, jabatan, jaringan, ataupun kekuatan politik.
Ia menuntut agar aparat menjamin keamanan masyarakat dan menindak pelaku kekerasan secara adil dan tanpa diskriminasi.
Siti Aisyah memperingatkan agar upaya penegakan hukum tidak berubah menjadi kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan haknya.
Menurutnya, masyarakat berhak menempuh jalur hukum, dan aparat harus mampu membedakan antara pengaduan hak dan tindak kekerasan.
Namun ia juga menegaskan bahwa pembelaan hak tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan.
Untuk mencegah eskalasi, ia mendorong pembentukan tim penyelesaian konflik agraria yang melibatkan berbagai pihak.
Tim yang dimaksud meliputi pemerintah daerah, ATR/BPN, kepolisian, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga dan pihak terkait.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang terbuka bagi penyampaian bukti, dokumen, klaim, dan keberatan secara transparan.
Dengan mekanisme itu, penyelesaian tidak lagi bergantung pada tekanan massa atau superioritas kekuatan kelompok manapun.
Siti Aisyah, sebagai anggota Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, menyatakan persoalan ini melampaui ranah lokal jika menyangkut keselamatan publik dan potensi konflik berkepanjangan.
Menurutnya, solusi harus menggabungkan penegakan hukum, kepastian pertanahan, perlindungan masyarakat, dan pendekatan dialogis.
Aparat diminta bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan, namun tetap menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan hak warga.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu konflik kembali meletus sebelum mengambil langkah serius, dan menyebut peristiwa yang menyebabkan tujuh orang luka-luka sebagai peringatan nyata.
Siti Aisyah menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa negara harus hadir untuk membela kepentingan rakyat serta menghadirkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa agraria.
Dikutip Jumat (11/9/2026), ia menyerukan agar dokumen dan fakta pertanahan dibuka, tindakan kekerasan dihentikan, dan mekanisme penyelesaian dibangun berdasarkan hukum sehingga memberikan keadilan bagi masyarakat.







