Pemerintah Kota Semarang menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan setelah muncul dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang siswa di salah satu SMP swasta di kota tersebut.
Wali Kota Agustina Wilujeng menyampaikan keprihatinan atas peristiwa itu dan memerintahkan penanganan yang serius serta prioritas pada pemulihan kondisi korban.
Menindaklanjuti arahan, Dinas Pendidikan Kota Semarang mengirimkan tim ke rumah korban untuk memastikan kondisi psikologis dan memberi jaminan agar hak atas pendidikan korban tetap terpenuhi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan, mengatakan bahwa perhatian penuh diberikan kepada keselamatan, pemulihan, dan masa depan anak pada Senin (29/6/2026).
Ahsan menambahkan bahwa pendampingan psikologis sedang dilaksanakan melalui Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) agar korban mendapatkan perawatan mental yang memadai.
Pihak sekolah diminta melakukan penyesuaian proses belajar agar hak pendidikan siswa yang menjadi korban tidak terganggu.
Pemkot berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak di seluruh satuan pendidikan sebagai langkah pencegahan ke depan.
Fokus pencegahan akan diarahkan pada penguatan program Sekolah Ramah Anak, optimalisasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), serta peningkatan pengawasan di titik-titik yang dinilai rawan di lingkungan sekolah.
Ahsan menegaskan bahwa hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar pembinaan serta langkah administratif yang diperlukan.
Pemerintah daerah juga menegaskan penghormatan penuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan dan tidak akan melakukan intervensi terhadap penyidikan, menyerahkan penanganan perkara pidana sepenuhnya kepada aparat kepolisian.
Wali Kota Agustina kembali mengingatkan bahwa upaya mencegah perundungan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, melainkan harus melibatkan pihak sekolah, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat.







