Pemerintah mempercepat integrasi data lintas kementerian dan lembaga melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Implementasi sistem ini ditinjau langsung oleh Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa 28 Juli 2026.
Kunjungan lapangan juga memantau proses verifikasi calon penerima yang terhubung dengan berbagai basis data pemerintah.
Aris Kurniawan, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, menyatakan Portal Perlinsos Digital mengumpulkan dan mengharmonisasikan data dari banyak kementerian serta lembaga.
Sistem dirancang agar penentuan penerima tidak bergantung pada satu sumber informasi saja.
Prosedur verifikasi berjalan otomatis dengan memeriksa data kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, serta pola pemakaian listrik.
Tujuan utama adalah meminimalkan kesalahan sasaran sehingga bantuan mencapai masyarakat yang benar-benar berhak.
Kemkomdigi menyediakan dukungan infrastruktur melalui Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk memungkinkan pertukaran data yang aman dan real time.
Seluruh pertukaran data dilakukan berdasarkan persetujuan individu sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan dilindungi oleh enkripsi melalui layanan Cryptography as a Service dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sistem ini juga diharapkan mempercepat proses verifikasi serta mengurangi duplikasi data penerima bansos.
Warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dapat lebih cepat teridentifikasi sebagai calon penerima bantuan berkat sinkronisasi antarbasis data.
Pemerintah menyediakan mekanisme sanggah bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dalam proses verifikasi.
Uji coba Portal Perlinsos Digital telah dilaksanakan di 43 kabupaten dan kota, dengan Surabaya mencatat capaian pendataan tertinggi yakni 99,82 persen.
Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Surabaya terhadap uji coba tersebut.
“Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil,” ujar Qodari.
Ke depan, pemerintah berharap interoperabilitas data melalui Portal Perlinsos Digital menjadi fondasi bagi layanan publik digital yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.







