Komisi IX DPR RI menekankan perlunya reformasi tata kelola pembiayaan kesehatan agar manfaat yang diterima masyarakat menjadi prioritas utama.
Anggota komisi, Sihar P.H. Sitorus, menilai fokus pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak boleh semata pada besaran anggaran atau penutupan defisit semata.
Sihar mengingatkan bahwa masalah anggaran, klaim BPJS Kesehatan, kapasitas fasilitas layanan, dan distribusi tenaga kesehatan merupakan bagian dari satu ekosistem yang saling terkait.
Menurutnya, efisiensi alokasi sumber daya hanya dapat dicapai jika semua komponen tersebut diatur sebagai rangkaian yang terpadu.
Sihar juga menyoroti aspek nilai ekonomi dari setiap pengeluaran, bertanya apakah setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan peningkatan kesehatan bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan pada Minggu (16/8/2026).
Data Indonesia Health Accounts 2024 mencatat total belanja kesehatan nasional mencapai Rp639,9 triliun atau sekitar 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Dalam struktur pembiayaan tersebut, pembiayaan publik menyumbang 58,5 persen, sementara pengeluaran langsung dari kantong masyarakat (out-of-pocket spending) masih sebesar 28,3 persen.
Tekanan terhadap pembiayaan JKN meningkat pada pertengahan 2026 dengan klaim BPJS Kesehatan mencapai Rp16 triliun per bulan.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan defisit sekitar Rp2 triliun per bulan untuk melayani lebih dari 284 juta peserta.
Alih-alih sekadar menambah anggaran saat terjadi tekanan, Sihar mengusulkan perubahan paradigma dari paying for sickness menjadi investasi kesehatan yang bersifat preventif.
Prioritas anggaran menurutnya sebaiknya diarahkan ke sektor hulu seperti penguatan pelayanan primer, deteksi dini, dan penanganan penyakit kronis.
Contoh yang ia sebutkan adalah hipertensi dan diabetes, yang apabila tidak terdeteksi sejak awal dapat berkembang menjadi komplikasi biaya tinggi seperti stroke, penyakit jantung, atau gagal ginjal.
Oleh karena itu, penguatan Puskesmas, skrining kesehatan, dan sistem rujukan yang terintegrasi perlu menjadi bagian dari rantai pembiayaan yang efektif.
Sihar juga meminta agar BPJS Kesehatan bertransformasi dari sekadar pembayar klaim menjadi pelaksana pembelian strategis (strategic purchasing).
Desain mekanisme pembayaran ke fasilitas kesehatan harus memberi insentif untuk peningkatan mutu layanan dan pencegahan penyakit.
Selain itu, penggunaan Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assessment) perlu diperkuat untuk memastikan efektivitas biaya pada pembiayaan obat dan teknologi medis baru.
Sihar P.H. Sitorus merupakan legislator dari Fraksi PDI Perjuangan yang mengemukakan sejumlah rekomendasi tersebut.







