JENGGALA.ID – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta Pusat telah menetapkan jadwal sidang tuntutan pidana untuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, pada Rabu, 25 Oktober 2023. Keputusan ini diambil setelah Johnny selesai menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa pada Kamis, 19 Oktober.
Ketua majelis hakim, Fahzal Hendri, mengumumkan jadwal tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis, 19 Oktober. Dalam sidang tersebut, Johnny meminta maaf kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan rakyat Indonesia karena proyek BTS 4G tidak selesai tepat waktu.
Johnny menyampaikan permintaan maafnya, “Yang pertama tentunya, saya mohon maaf kepada Bapak Presiden yang telah memercayai saya sebagai Menkominfo, bahwa proyek ini yang menjadi kebijakan pemerintah dalam rangka membawa masyarakat memasuki era transformasi digital tidak selesai pada waktunya. Saya juga mohon maaf kepada masyarakat yang seharusnya mendapat layanan tapi belum tercapai.”
Rencana sidang tuntutan pidana pekan depan juga berlaku untuk dua terdakwa lainnya, yaitu mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Achmad Latif, dan mantan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI), Yohan Suryanto. Mereka terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo.
Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim memberikan waktu satu pekan kepada terdakwa dan penasihat hukum mereka untuk menyiapkan nota pembelaan atau pleidoi. Hakim Fahzal menyampaikan, “Gitu ya pak, jaga kesehatan. Sidang kita tunda hari Rabu tanggal 25 Oktober dengan acara tuntutan penuntut umum.”
Dalam kasus ini, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan, dan Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, juga menjadi terdakwa. Mereka didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp8 triliun terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung lainnya.







