Direktur Utama Jenggala Hendrasmo menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap postur anggaran agar program-program stasiun radio negara itu memberi manfaat yang lebih nyata bagi publik.
Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan dan anggota Komisi VII DPR pada Selasa, 1 September 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Hendrasmo menekankan kebutuhan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran sehingga dampak kegiatan RRI lebih terasa oleh masyarakat luas.
Selain pembahasan anggaran, isu penyebaran hoaks masih menjadi perhatian penting para anggota Komisi VII DPR.
Meski RRI sudah menjalankan program ‘Cek Fakta’, Hendrasmo mengakui upaya ekstra diperlukan untuk meredam informasi keliru yang beredar di masyarakat.
Untuk itu, RRI merencanakan program pelatihan jurnalis di luar organisasi, terutama menyasar wartawan siber yang dinilai belum mampu mengembangkan kompetensi jurnalistik secara mandiri.
Rencana tersebut merupakan bagian dari inisiatif kolaboratif RRI untuk membantu pemerintah menangani masalah sampah informasi yang meliputi disinformasi, misinformasi, dan malinformasi.
Hendrasmo menyebut edukasi bagi wartawan siber akan menjadi salah satu cara utama untuk menekan penyebaran informasi yang menyesatkan di ruang publik.
Selain fokus pada pelatihan profesional, RRI juga menilai pentingnya memperkuat jurnalisme warga melalui program siaran ‘Halo RRI’ yang hadir di berbagai daerah.
Program ‘Halo RRI’ disebut sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan lokal dan akan terus ditingkatkan kualitasnya ke depan.
Hendrasmo menambahkan bahwa terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian dan akan segera ditindaklanjuti oleh RRI setelah pertemuan dengan Komisi I hari ini: postur anggaran, persoalan hoaks, dan penguatan jurnalisme warga.
Pihak RRI menyatakan akan menyusun rencana respon konkret untuk menangani ketiga isu tersebut dalam waktu mendatang.







