JENGGALA.ID – NGAMPRAH. Kurang dari tiga bulan ini belum muncul siapa saja yang bakal menerima Surat Keputusan dari DPP Partai Politik untuk maju di Pilkada Bandung Barat hingga saat ini menjadi pertanyaan sejumlah tokoh dan pengamat Politik.
Belum mengerucutnya nama-nama yang muncul ke permukaan masyarakat bertanya-tanya kemana arah Politik Bandung Barat.
Pasalnya, dari sederetan nama- nama para Bakal Calon Bupati masih menunggu hasil survei dari tiap Partai Politik nya.
Diperkirakan pada bulan Juni ini hasil survei dari lembaga survei sudah kelar tentunya akan dikeluarkan hasilnya dan muncul urutan nama para Calon Bupati.
Hal ini tentunya sejurus dengan penetapan jadwal KPU dalam hal Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon 24-26 Agustus 2024 mendatang.
Seiring berjalannya waktu, tentu saja Partai Politik tetap menggunakan ukuran untuk menentukan siapa yang layak diberikan rekomendasi atau Surat Keputusan dari DPP untuk Bupati dan Wakil Bupatinya.
Terlepas dari Parpol yang sudah berkoalisi seperti konstruksi koalisi 1 antara PKS + Demokrat+ PDIP dituangkan dalam kesepakatan. Muncul koalisi 2 antara Partai Gerindra + Partai Golkar dan PAN, kemudian koalisi baru, meski masih dalam tahap penjajakan yaitu PKB dan Nasdem yang belum menentukan arah.
Dalam Koalisi Partai pun nampaknya belum permanen, masih dinamis yang menjadi dasar kuat dari Parpol untuk mengeluarkan Rekomendasi tentunya hasil dari survei baik itu popularitas dan elektabilitas.
Popularitas dimana dikenalnya para Calon Bupati oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat dan elektabilitas keterpilihan Calon Bupati oleh Masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Satu hal yang tak kalah penting adalah isi Tas, dimana para Parpol menargetkan Mahar Politik Pilkada serentak tahun 2024 untuk di Kabupaten Bandung Barat.
Isu yang beredar satu kursi bisa mencapai Rp 500 juta, sementara untuk pemenuhan 20% Kouta kursi, maka calon pasangan Bupati harus memiliki minimal 10 Kursi.
Kalau dinilai minimal 10 kursi x Rp 500 juta, Paslon harus siap merogoh kocek senilai Rp 5 Milyar, apalagi kalo koalisi gemuk tentunya mahar yang harus disiapkan cukup tinggi.
Sementara, sudah bukan rahasia umum lagi, untuk mendapatkan Surat Tugas dari Parpol saja sudah ada angka Rp 200 – Rp 300 juta, gunanya untuk berkoordinasi baik Internal Parpol yang memberi surat tugasnya dan external Parpol gunanya berkoordinasi dengan Parpol yang lainnya dalam upaya pemenuhan Kouta kursi 20 %.
Yang jadi Pertanyaan apakah dari sederet para Bakal Calon Bupati apakah sudah siap dengan mahar itu tidak sekedar dapat Surat Tugas saja ?.
Kepentingan mahar tentunya untuk kebutuhan sosialisasi dan Kampanye Parpol baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan juga Desa, belum lagi buat saksi di TPS dan itu realistis.
Begitulah kondisi Pesta Demokrasi yang ada saat ini. Akan tetapi, Alhamdulillah kepedulian terhadap Kabupaten Bandung Barat yang sangat peka dari para Bakal Calon Bupati, mereka semua terdorong dari niat yang tulus ingin ikut andil dalam mengisi pembangunan.
Namun dalam realita mengikuti kancah Politik itu sangat berbeda, tidak sekedar ingin jadi Bupati tapi persiapan dan kesiapan harus sudah aman, artinya dipersiapkan, terutama isi tas.
Anggaplah saat ini adalah pendidikan Politik Praktis bagi para bakal calon yang tidak terakomodir oleh Parpol nanti.
Sumber: Parahdiba (Parahyangan Bandung Barat) Pengamat Politik Bandung Barat.***







