RUU tentang Administrasi Pertanahan harus dijadikan dasar untuk mewujudkan tata kelola agraria yang adil, modern, dan memberi kepastian hukum bagi seluruh rakyat.
Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI, Shintya Sandra Kusuma.
Menurut Shintya, pembentukan regulasi tidak boleh terjebak hanya pada aspek administratif atau sekadar mengatur mekanisme pelayanan di loket.
Ia menekankan bahwa RUU perlu dirancang untuk menyelesaikan tumpang tindih aturan lintas sektor dan menjadi fondasi tata kelola pertanahan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pernyataan itu dikutip Kamis (9/7/2026).
Shintya mengemukakan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion berjudul “RUU Administrasi Pertanahan: Menuju Tata Kelola Agraria yang Adil, Modern, dan Berkepastian Hukum”.
FGD tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sebagai kader PDI Perjuangan, ia menyatakan bahwa evaluasi kebijakan pertanahan kini bukan lagi sekadar agenda rutin pemerintah, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Komisi II DPR RI, tambah Shintya, berkomitmen mengawal penguatan substansi dan materi dalam penyusunan RUU Administrasi Pertanahan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar solutif.
Harapannya, regulasi baru dapat menyelaraskan ketentuan lintas sektor, memperkuat kepastian hukum atas hak-hak masyarakat, serta menghadirkan sistem administrasi pertanahan yang lebih modern, transparan, dan berkeadilan sebagai bagian dari reformasi tata kelola agraria nasional.







