• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Shintya Sandra Kusuma: PPPK Tak Boleh Diberhentikan Hanya Karena Keterbatasan Fiskal Daerah Atau Belanja Pegawai

Shintya Sandra Kusuma: PPPK Tak Boleh Diberhentikan Hanya Karena Keterbatasan Fiskal Daerah Atau Belanja Pegawai

Jenggala 005 by Jenggala 005
Juni 12, 2026 22:20
in News, Pemerintah, Politik
0
Shintya Sandra Kusuma: PPPK Tak Boleh Diberhentikan Hanya Karena Keterbatasan Fiskal Daerah Atau Belanja Pegawai

Shintya Sandra Kusuma: PPPK Tak Boleh Diberhentikan Hanya Karena Keterbatasan Fiskal Daerah Atau Belanja Pegawai

0
SHARES
3
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Jakarta, Jenggala – Anggota Komisi II DPR RI, Shintya Sandra Kusuma, menegaskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu, tidak boleh diberhentikan hanya karena keterbatasan fiskal daerah atau akibat penerapan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.

Berita Terkait

Babinsa Koramil14/Panongan Ajak Ranca Kalapa Jaga Kebersihan

Koramil 03/Legok Kerja Bakti Persiapan STQ 13 Legok 2026

“PPPK maupun PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan hanya karena keterbatasan fiskal daerah atau akibat penerapan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen APBD. Poin ini menjadi jawaban atas kekhawatiran pemerintah daerah dan tenaga PPPK mengenai potensi pengurangan pegawai pasca implementasi UU HKPD,” ujar Shintya dalam Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, sejumlah gubernur, serta perwakilan pemerintah daerah, dikutip Jumat (12/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah keresahan para PPPK di berbagai daerah akibat beredarnya informasi di media sosial mengenai potensi pengurangan hingga pemberhentian massal PPPK yang dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran daerah dan pembatasan belanja pegawai.

Menurut Shintya, persoalan PPPK dan tenaga honorer menjadi salah satu fokus pembahasan dalam forum Komisi II DPR RI. Berbagai aspek dibahas, mulai dari relaksasi kebijakan hingga penyusunan regulasi terkait daerah yang memiliki porsi belanja pegawai melebihi 30 persen APBD.

Penegasan tersebut sekaligus menjadi angin segar bagi ribuan PPPK yang selama ini khawatir terhadap keberlanjutan status kepegawaian mereka. Banyak PPPK merupakan tenaga non-ASN yang telah mengabdi selama bertahun-tahun sebelum akhirnya memperoleh status resmi melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN oleh pemerintah.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Brebes memastikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat rencana pengurangan PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.

“Di Brebes belum ada rencana pengurangan tenaga PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Brebes, Moh Syamsul Haris.

Haris menjelaskan bahwa jumlah PPPK di lingkungan Pemkab Brebes saat ini mencapai sekitar 9.000 orang, terdiri atas PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Jumlah tersebut bahkan melampaui jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimiliki pemerintah daerah setempat.

“Jumlah PPPK ini memang lebih banyak dari jumlah PNS yang ada di Pemkab Brebes,” ujarnya.

Dari total PPPK tersebut, sekitar 1.200 orang bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes. Keberadaan mereka dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik, khususnya di sektor pendidikan.

Komisi II DPR RI memandang PPPK sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. Mereka berkontribusi sebagai tenaga pendidik, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis yang mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah tetap dituntut menjaga disiplin fiskal dan kesehatan keuangan daerah. Namun, upaya tersebut tidak boleh mengorbankan PPPK yang telah diangkat secara sah dan masih dibutuhkan untuk menjamin pelayanan publik berjalan optimal.

Dengan adanya penegasan dari Komisi II DPR RI dan pemerintah daerah, para PPPK diharapkan dapat bekerja dengan lebih tenang, fokus meningkatkan profesionalisme, serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa dibayangi kekhawatiran kehilangan pekerjaan akibat penyesuaian anggaran daerah.

“Melalui langkah tersebut, diharapkan proses penataan ASN dapat menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sekaligus menghadirkan kepastian, keadilan, dan semangat baru bagi para PPPK di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Tags: DPRPDI PerjuanganPDIPPPPKshintya sandra kusuma
SummarizeShare

Berita Terkait

Babinsa Koramil14/Panongan Ajak Ranca Kalapa Jaga Kebersihan

Babinsa Koramil14/Panongan Ajak Ranca Kalapa Jaga Kebersihan

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

Musim penghujan yang mulai tiba mukun mendorong tindakan antisipatif dari aparat setempat. Babinsa Koramil 14/Panongan Kodim 0510/Tigaraksa, Serka Mardi Pendi, menggelar komunikasi sosial (Komsos) dan mengajak aparatur desa...

Koramil 03/Legok Kerja Bakti Persiapan STQ 13 Legok 2026

Koramil 03/Legok Kerja Bakti Persiapan STQ 13 Legok 2026

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

Warga Desa Rancagong bersama unsur keamanan dan pemerintah desa menggelar kerja bakti di Lapangan Bola Cadas, RT 01/03, Jumat (20/11/2026). Aktivitas dimulai pukul 08.00 WIB dengan fokus utama...

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

TNI Angkatan Udara menggelar Kejuaraan Menembak Kasau Cup 2026 sebagai wadah pengujian ketepatan dan konsistensi menembak bagi perwira tinggi TNI-Polri. Kejuaraan berlangsung di Lapangan Tembak Djamsuri, Brigade Parako...

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

SMAN 1 Sewon jadi tempat pembekalan karakter bagi 360 siswa-siswi kelas X A sampai X J. Pada Kamis, 19 November 2026, pukul 07.30 hingga 12.00 WIB, kegiatan berlangsung...

Next Post
Pembangunan Perpanjangan Peron Stasiun Bogor Capai 62,31 Persen

Pembangunan Perpanjangan Peron Stasiun Bogor Capai 62,31 Persen

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.