Rangkaian kegiatan Pengabdian Masyarakat bertajuk “Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif: Strategi Penguatan Akuntabilitas Publik dalam Pengentasan Kemiskinan” diselenggarakan di Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes.
Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama antara Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Komisi II, Hj. Shintya Sandra Kusuma, S.Hub.Int., M.A.B., Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Kabupaten Brebes.
Acara berlangsung pada Rabu (29/7/2026) dan dihadiri oleh Bupati Brebes Ibu Hj. Paramitha Widya Kusuma, SE., MM serta Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) IPDN Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, MM.
Hadir pula sejumlah Kepala Pusat, Kasubag, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Brebes, dan tokoh masyarakat setempat.
Dalam pemaparannya, Shintya Sandra Kusuma memaparkan data BPS yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Brebes dari 15,60% (283,28 ribu jiwa) menjadi 14,15% (257,29 ribu jiwa).
Menurutnya, penurunan tersebut merupakan langkah awal yang menggembirakan namun masih membutuhkan akselerasi melalui kolaborasi lintas sektor.
Shintya menekankan bahwa penanganan kemiskinan harus diarahkan pada pemberdayaan berkelanjutan, bukan hanya pemberian bantuan bersifat sementara.
Ia menyoroti pentingnya penguatan kemandirian ekonomi, pendidikan, dan pelatihan vokasi sebagai strategi jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan.
Selain itu, Shintya menegaskan perlunya penguatan akuntabilitas publik dan integrasi data terpadu melalui inisiatif Data Beres agar intervensi anggaran APBD maupun APBN lebih tepat sasaran dan terhindar dari tumpang tindih program.
Visi “BREBES BERES”—Berkeadaban, Ekonomi Tangguh, Responsif, Edukatif, Sehat dan Sejahtera—diangkat sebagai kerangka kerja yang akan melibatkan lima pilar: Pemerintah Daerah, Akademisi (IPDN), Dunia Usaha, Komunitas Masyarakat, dan Media.
Sebagai bagian dari tugas legislasi dan pengawasan di Komisi II DPR RI, Shintya menyatakan komitmen untuk mengawal pengalokasian anggaran, fungsi pengawasan, serta penyusunan regulasi yang mendukung pencapaian visi tersebut.
Pemda Brebes menyambut baik inisiatif ini dan menilai kehadiran tim akademisi serta wakil rakyat memberi dorongan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
Kegiatan ditutup dengan kesepakatan bersama untuk menjadikan rekomendasi tata kelola yang disusun oleh IPDN sebagai rujukan teknis dalam penajaman program pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Brebes.







