Anggota Komisi II DPR RI Hj. Shintya Sandra Kusuma, S.Hub.Int., M.A.B., menekankan bahwa transformasi digital pemerintahan desa harus melampaui sekadar penggunaan aplikasi dan pemenuhan administrasi.
Menurutnya, digitalisasi harus menjadi alat untuk memperkuat tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Pengembangan Aplikasi bagi Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 pada Senin, 24 Agustus 2026, di King Royal Brebes Hotel, Kabupaten Brebes.
Kegiatan ini dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Dr. Bahri, S.STP., M.Si., Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Dr. Tahroni hadir mewakili Bupati Brebes, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Bapperida, Kepala Dinkominfotik, serta Plt. Kepala Dinpermades Kabupaten Brebes.
Hadir pula Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Brebes atau yang mewakili, Heri Fitriansyah, S.T., M.Si., bersama Muhaimin Sadirun, S.H., M.H., Poniran, S.H., S.I.P., M.A.P., Ketua Pengurus Forum Sekretaris Desa Indonesia Kabupaten Brebes, serta para narasumber, tim teknis, kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan perwakilan pemerintahan desa dari Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal.
Shintya mengingatkan bahwa pengelolaan pemerintahan desa harus ditempatkan dalam konteks kewenangan yang disertai tanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik secara transparan dan akuntabel.
Ia menilai evaluasi pengelolaan keuangan desa perlu bersifat lebih substantif karena kerangka tata kelola saat ini telah diatur, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Keberhasilan pengelolaan keuangan desa, menurutnya, tidak cukup diukur dari tersusunnya APB Desa atau tingkat serapan anggaran saja.
Evaluasi harus bergeser dari compliance oriented menuju result oriented dengan menilai apakah belanja desa menghasilkan pembangunan tepat sasaran, memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan pemberdayaan dan ekonomi masyarakat, serta memberi manfaat nyata bagi warga.
Shintya mengutip kebijakan Dana Desa 2025 yang diarahkan untuk mempertajam alokasi berbasis kinerja, memperbaiki kualitas data keuangan desa berbasis elektronik, serta memberikan insentif bagi desa berkinerja baik dan sanksi bagi yang menyalahgunakan atau tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal.
Untuk tujuan evaluasi ke depan, ia mengajukan empat aspek yang harus menjadi perhatian.
Pertama, kualitas perencanaan: apakah program dalam APB Desa benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat dan konsisten dengan prioritas pembangunan desa.
Kedua, kualitas belanja: apakah anggaran menghasilkan output dan outcome yang jelas, bukan sekadar menghabiskan pagu anggaran.
Ketiga, kualitas pengawasan: apakah temuan pemeriksaan segera ditindaklanjuti dan tidak berulang.
Keempat, kualitas keterbukaan: apakah masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang publik direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan bahwa sistem informasi keuangan desa seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas keputusan, memperkuat pengawasan, dan menyediakan informasi yang mudah ditelusuri, bukan sekadar alat input data administratif.
Penguatan kapasitas aparatur dan dukungan infrastruktur dinilai oleh Shintya sebagai prasyarat agar digitalisasi tidak menciptakan kesenjangan antar-desa.
Prinsip penguatan kapasitas, penerapan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi dinyatakan menjadi bagian penting dari arah pembinaan pengelolaan keuangan desa.
“Digitalisasi bukan tujuan akhir dan aplikasi hanyalah alat. Tujuan akhirnya adalah pemerintahan desa yang lebih efektif, lebih transparan, lebih akuntabel dan lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Shintya.
Ia juga mengingatkan agar pengembangan sistem digital tidak menambah beban administratif bagi aparatur desa dan harus disertai pendampingan yang memadai.
“Jangan sampai kita memiliki aplikasi yang sangat baik tetapi aparatur desa tidak mendapatkan pendampingan yang memadai. Jangan sampai kita berbicara tentang digitalisasi tetapi masih ada desa yang menghadapi persoalan infrastruktur,” ujarnya.
Shintya meminta agar keberhasilan tidak hanya diukur dari tertib administrasi atau tingkat serapan anggaran, melainkan dari sejauh mana pengelolaan anggaran dan pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pada akhirnya harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak ingin membangun desa yang sekadar semakin digital. Kita ingin membangun desa yang semakin transparan, semakin akuntabel, semakin mandiri, dan semakin mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana penguatan kapasitas pemerintah desa dalam memanfaatkan teknologi secara tepat guna serta memperkokoh komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.







