Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan pentingnya evaluasi anggaran Semester I 2026 untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dipercayakan kepada DPR RI harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Menurut Suprihartini, kualitas pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari kepatuhan administratif semata.
Pengelolaan yang berkualitas juga harus mampu mendukung tugas Pimpinan dan Anggota DPR RI dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Pernyataan itu disampaikan saat rapat di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Hingga Juni 2026, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian/Lembaga DPR RI tercatat sebesar 90,98.
Sementara itu, IKPA satuan kerja Setjen DPR RI mencapai 91,87, mendekati target yang ditetapkan sebesar 92,00.
Suprihartini menyatakan bahwa capaian tersebut patut diapresiasi namun juga menjadi pengingat untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa IKPA menjadi cerminan mutu tata kelola anggaran dari tahap perencanaan hingga pencapaian output organisasi.
Perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan tepat waktu, pertanggungjawaban disiplin, dan pelaporan output yang akurat disebutnya sebagai pilar peningkatan kualitas pengelolaan anggaran.
Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Komitmen Bersama Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang dipimpin oleh Kepala Biro Keuangan Setjen DPR RI Indra Pahlevi.







