Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengangkat keprihatinan atas cara penanganan perkara yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah.
Hendardi meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pengalihan penanganan kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menyoroti pernyataan Kejaksaan Agung yang menyebutkan sejumlah bagian dalam proses penyidikan tidak dapat diungkapkan ke publik.
Menurut Hendardi, kerahasiaan dalam penyidikan memang dimungkinkan, namun tidak boleh dipakai untuk menutupi akuntabilitas lembaga penegak hukum.
Hendardi menyampaikan hal itu dalam keterangan pers pada Rabu 5 Agustus 2026.
Dia menilai besarnya perhatian publik terhadap perkara memerlukan tingkat keterbukaan yang lebih tinggi dari penyidik.
Hendardi menilai perkembangan kasus sejauh ini belum menimbulkan keyakinan bahwa penanganan dilakukan secara profesional dan akuntabel.
Salah satu poin yang ia angkat adalah perlakuan terhadap Febrie setelah ditetapkan sebagai tersangka, antara lain tidak digunakannya rompi tahanan dan borgol.
Perbedaan perlakuan tersebut, menurut Hendardi, menimbulkan persepsi adanya pembedaannya dengan tersangka kasus korupsi lain.
Ia juga menyayangkan kurangnya penjelasan terkait proses penggeledahan dan keterkaitan barang bukti dengan perkara yang ditangani.
Hendardi menilai situasi itu perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk menjaga independensi penegakan hukum.
Secara politis, menurutnya, pengalihan penanganan kepada KPK dapat menjadi bukti keberpihakan Presiden kepada penegakan hukum dan menahan laju erosi legitimasi pemerintah.
Hendardi menegaskan penyelesaian perkara yang terbuka dan bebas konflik kepentingan menjadi syarat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegak hukum.
Dia menyatakan pengalihan penanganan perkara kepada KPK merupakan langkah konstitusional untuk memastikan keadilan ditegakkan secara independen, bebas dari konflik kepentingan, dan dapat diterima oleh akal sehat publik.
Menanggapi dorongan agar KPK mengambil alih kasus ini, Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Budi mengatakan KPK terus mengikuti perkembangan penyidikan perkara tersebut dan yakin kedua institusi memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.
Dia menambahkan bahwa penanganan perkara akan dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai komitmen kedua institusi.







