Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Indonesia tidak lagi melakukan impor beras selama satu tahun, sehingga negara tercatat mengalami surplus sekitar 4,2 juta ton dibandingkan kondisi saat impor pada 2024.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas dalam acara Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-8 di Jakarta pada Sabtu, 25 Juli 2026.
Menurutnya, perbaikan kebijakan pertanian telah berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan petani yang terlihat langsung di lapangan.
Dia mengutip data dari Bank Dunia, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik sebagai indikator pendukung bahwa kondisi petani membaik.
Nilai tukar petani untuk komoditas padi dan jagung dilaporkan naik dari 116 menjadi 127 sepanjang tahun 2025.
Salah satu kebijakan kunci yang disebutkan adalah deregulasi penyaluran pupuk yang memangkas beragam persyaratan perizinan yang sebelumnya membebani distribusi.
Zulhas menyebutkan proses perizinan yang rumit — termasuk izin bupati, gubernur, dan camat — pernah mencapai total 145 izin sehingga menyulitkan ketersediaan pupuk bagi petani.
Akibatnya, penyerapan pupuk sempat hanya sebesar 6 juta sebelum aturan dipermudah.
Setelah penyederhanaan, pupuk sudah tersedia sebelum musim tanam dimulai pada Januari 2025 dan penyerapan meningkat menjadi 9,5 juta, atau naik sekitar 58 persen.
Peningkatan pasokan pupuk tersebut dikatakan berkontribusi pada kenaikan produksi pertanian sekitar delapan persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah juga menghapus ketentuan kadar air gabah dan menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 untuk semua kualitas, yang disebut sebagai kebijakan “any quality”.
Pengawasan bersama aparat Kepolisian dan TNI disebut memastikan tidak ada pembelian gabah di bawah harga tersebut.
Zulhas menambahkan bahwa fenomena “kemarau basah” sepanjang 2025 turut mendukung peningkatan produksi pertanian.
Pemerintah akan mengalihkan perhatian kebijakan lebih luas kepada kesejahteraan nelayan hingga tahun depan, menurut pernyataannya.







