PDI Perjuangan menjalani perubahan struktural untuk beralih dari organisasi yang bergantung pada mobilisasi massa menjadi lembaga politik berstandar manajemen modern.
Transformasi itu menempatkan tata kelola, prosedur, dan pengendalian mutu sebagai pusat operasional partai.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa kekuatan partai tidak cukup hanya pada ide dan basis massa, melainkan juga pada keteraturan sistem kerja dan orientasi pelayanan kepada publik.
Gagasan reformasi internal dimulai pada 2016 dan berujung pada pencapaian internasional yang menjadi kebanggaan organisasi.
PDI Perjuangan mencatatkan diri sebagai partai politik pertama di Asia yang memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu.
Selanjutnya partai ini melengkapi tata kelolanya dengan sertifikasi ISO 55001 untuk Manajemen Aset.
Pencapaian tersebut dirayakan dalam momentum “9 Years Quality Service” di Kantor DPP PDI Perjuangan pada Oktober tahun lalu.
Pada perayaan itu, Hasto menerima pembaruan Sertifikat ISO 55001 Surveillance II sebagai bukti keberlanjutan penerapan standar.
Perubahan juga nyata pada pengelolaan aset; aset yang dibangun oleh kader dikembalikan pada institusi partai dan tidak lagi tercatat atas nama perorangan pengurus.
Prosedur birokrasi yang meliputi alur surat, perizinan cuti, dan administrasi staf telah didigitalisasi dan diatur melalui Standard Operating Procedure (SOP) yang terpusat.
Untuk menjaga konsistensi standar, partai menerapkan rangkaian audit tahunan yang meliputi audit internal silang antar-deputi dan proses tinjauan manajemen.
Puncak pengawasan dilakukan melalui audit eksternal oleh lembaga independen ICSM, sehingga penerapan ISO tidak sekadar formalitas tetapi menjadi bagian dari praktik organisasi.
PDI Perjuangan juga menekankan aspek manusiawi dalam transformasi ini; sistem tidak dibuat untuk menyingkirkan kader yang belum mampu mengikuti perubahan.
Bagi staf atau anggota Satgas yang berpendidikan rendah, partai menyediakan fasilitas pendidikan seperti program Kejar Paket C agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan sistem baru.
Mandat strategis dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mendorong rencana penerapan cetak biru ISO secara bertahap ke tingkat DPD dan DPC.
Dengan struktur yang melibatkan 34 DPD, 514 DPC, serta ribuan legislator dan kepala daerah, PDI Perjuangan menilai institusionalisasi mutu sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan penghormatan terhadap aspirasi rakyat.







