Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan kini menjadi salah satu penggerak utama dalam sektor perumahan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati.
Pemerintah meningkatkan plafon pembiayaan KUR Perumahan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun sebagai respons atas tingginya penyerapan.
Sri Haryati mencatat bahwa realisasi KUR Perumahan saat ini telah mencapai Rp26,4 triliun, naik dari plafon awal Rp36 triliun sebelum ditingkatkan ke Rp50 triliun.
Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 September 2026.
Skema KUR Perumahan bisa diakses oleh berbagai pelaku, termasuk kontraktor, pengembang, dan toko bahan bangunan yang tergolong UMKM.
Pembiayaan juga tersedia tanpa jaminan untuk pinjaman hingga Rp1 juta, dengan skema bunga yang lebih ringan.
Tingginya realisasi menunjukkan respons positif dari pelaku usaha, sehingga pemerintah menambah alokasi pembiayaan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.
Penyaluran KUR Perumahan dibagi antara sisi suplai dan sisi permintaan dalam ekosistem perumahan.
Dari sisi suplai, total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp3,319 triliun, terdiri atas developer Rp1,278 triliun, pedagang bahan bangunan Rp1,690 triliun, dan jasa konstruksi Rp351 miliar.
Sedangkan dari sisi permintaan, penyaluran merupakan bagian terbesar dan digunakan untuk renovasi, pembelian, serta pembangunan rumah yang mendukung kegiatan usaha.
Pembiayaan untuk renovasi rumah yang mendukung kegiatan usaha dilaporkan mencapai Rp85,123 triliun.
Sementara pembelian rumah mendapat pembiayaan sebesar Rp9,201 triliun.
Pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha tercatat menerima pembiayaan Rp8,859 triliun.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa penyerapan rumah bersubsidi pada 2025 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.
Prestasi tersebut tercapai setelah pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi dari sekitar 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.
Menurut Maruarar, kebijakan pendukung seperti penggratisan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) turut mendorong masyarakat memiliki rumah.
Sebelum 2025, angka penyerapan tertinggi rumah subsidi berada di kisaran 228 ribu unit.
Pada 2025, dengan kuota yang dinaikkan menjadi 350 ribu unit, penyerapan tercatat mencapai rekor tertinggi tersebut.







