Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Haji dan Umrah melampirkan surat resmi dari Pemerintah Arab Saudi sebagai dasar pengajuan uang muka penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.
Permintaan itu diajukan agar DPR memiliki dokumen hukum yang jelas sebelum menyetujui penggunaan dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Pernyataan Selly disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Kepala Badan Pelaksana BPKH, serta Dewan Pengawas BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).
Menurutnya, surat resmi dari Pemerintah Arab Saudi harus memuat alasan serta mekanisme pengajuan uang muka agar menjadi pijakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selly menekankan bahwa persetujuan penggunaan dana dalam jumlah besar tidak layak diberikan tanpa kelengkapan administrasi yang memadai.
Ia memperingatkan agar proses ini tidak seperti “membeli kucing dalam karung” yang berarti persetujuan tidak berdasar dokumen resmi.
Anggota Komisi tersebut juga menyoroti perubahan klasifikasi layanan Masyair dari kategori D menjadi kategori C oleh Pemerintah Arab Saudi.
Perubahan ini, menurut Selly, semestinya diikuti oleh peningkatan kualitas layanan yang diterima jemaah haji Indonesia.
Ia meminta penjelasan rinci mengenai fasilitas tambahan yang akan diperoleh Indonesia sebagai konsekuensi pembayaran uang muka tersebut.
Selly menekankan pentingnya kejelasan apakah pembayaran DP akan menghasilkan peningkatan penempatan jemaah, khususnya agar tidak tetap ditempatkan di Mina Jadid yang lokasinya lebih jauh.
Menurutnya, uang muka harus menjadi instrumen untuk memperbaiki kenyamanan dan kualitas pelayanan sehingga manfaatnya nyata bagi jemaah.
Ia menutup dengan penegasan bahwa DP harus dipakai untuk mendapatkan posisi dan fasilitas yang lebih baik bagi jemaah Indonesia.







