• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Selly Gantina Kecam Dugaan Pelecehan di Padepokan Pekalongan: Jerat Pelaku dengan UU TPKS!

Selly Gantina Kecam Dugaan Pelecehan di Padepokan Pekalongan: Jerat Pelaku dengan UU TPKS!

Jenggala 005 by Jenggala 005
Mei 29, 2026 15:58
in News, Pemerintah, Politik
0
Selly Gantina Kecam Dugaan Pelecehan di Padepokan Pekalongan: Jerat Pelaku dengan UU TPKS!

Selly Gantina Kecam Dugaan Pelecehan di Padepokan Pekalongan: Jerat Pelaku dengan UU TPKS!

0
SHARES
4
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

​Jakarta, Jenggala  – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengecam keras dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Padepokan Padang Ati (sebelumnya disebut pesantren) di Pekalongan, Jawa Tengah. 

Berita Terkait

Koramil 03/Legok Kerja Bakti Persiapan STQ 13 Legok 2026

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

Selly mendesak aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi seberat-beratnya tanpa pandang bulu kepada pelaku.

​Menurut Selly, berulangnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis asrama menjadi sinyal merah. Hal ini menunjukkan adanya persoalan serius pada sistem pengawasan serta ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh dan santri.

​”Kami di Komisi VIII DPR RI memandang kasus dugaan pelecehan seksual di Pekalongan ini sebagai peristiwa yang sangat serius dan memprihatinkan,” ujar Selly saat dihubungi, Kamis (28/5).

Baca: Ganjar Beri Kunci Untuk Dapatkan Pekerjaan Bagi Generasi Muda

​Selly menyayangkan tempat yang seharusnya steril dari tindakan amoral justru menjadi lokasi terjadinya kejahatan seksual. Menurutnya, lembaga pendidikan keagamaan memikul tanggung jawab besar dalam menjaga moralitas.

​”Pondok pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar agama, membangun akhlak, dan menjaga martabat para santri. Ketika kekerasan seksual justru terjadi di dalamnya—apalagi dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas—ini menjadi alarm serius bagi kita semua,” lanjutnya.

​Ia menambahkan bahwa akar masalah ini bukan sekadar perilaku menyimpang individu, melainkan juga lemahnya sistem pelindungan dan mitigasi bagi korban. Dalam banyak kasus, korban memilih bungkam karena berada di bawah bayang-bayang intimidasi.

​”Korban sering berada dalam posisi takut dan merasa tidak punya ruang untuk bicara karena adanya relasi kuasa yang timpang antara pengasuh dan santri. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan. Tidak boleh ada toleransi, siapa pun pelaku dan apa pun posisinya,” tegas Selly.
​
​Untuk memberikan efek jera, politisi PDI-Perjuangan ini mendorong aparat untuk menjerat pelaku menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya terkait penyalahgunaan wewenang.

​Selly mengutip Pasal 6 huruf c UU TPKS yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau memanfaatkan kerentanan seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan, dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta.

Baca: Ganjar Dukung KPK Perketat Syarat Pemimpin

​”Artinya, ketika tindakan itu dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi kuasa seperti pimpinan lembaga, maka aspek penyalahgunaan kewenangan menjadi hal yang sangat serius dalam perspektif hukum,” imbuhnya.

​Menyikapi ruang aman institusi pendidikan yang mencederai psikologis anak, Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan pesantren dan pendidikan berbasis asrama.

​Selly menekankan pentingnya pembuatan mekanisme pengaduan yang aman, mudah diakses, dan bebas dari intimidasi. Di sisi lain, hak korban untuk mendapatkan pelindungan hukum, pemulihan psikologis, serta keberlanjutan pendidikan wajib dijamin oleh negara.

​”Intinya, negara tidak boleh kalah oleh pelaku kekerasan seksual. Pelaku harus dihukum setegas-tegasnya, korban wajib dilindungi, dan lembaga pendidikan harus dipastikan menjadi tempat yang aman bagi anak-anak kita,” kata Selly.

​”Kami di Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi memastikan keadilan bagi korban,” pungkasnya.

Tags: DPRkader partaikekerasan seksualPDI PerjuanganPDIPselly andriany gantina
SummarizeShare

Berita Terkait

Koramil 03/Legok Kerja Bakti Persiapan STQ 13 Legok 2026

Koramil 03/Legok Kerja Bakti Persiapan STQ 13 Legok 2026

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

Warga Desa Rancagong bersama unsur keamanan dan pemerintah desa menggelar kerja bakti di Lapangan Bola Cadas, RT 01/03, Jumat (20/11/2026). Aktivitas dimulai pukul 08.00 WIB dengan fokus utama...

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

TNI Angkatan Udara menggelar Kejuaraan Menembak Kasau Cup 2026 sebagai wadah pengujian ketepatan dan konsistensi menembak bagi perwira tinggi TNI-Polri. Kejuaraan berlangsung di Lapangan Tembak Djamsuri, Brigade Parako...

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

SMAN 1 Sewon jadi tempat pembekalan karakter bagi 360 siswa-siswi kelas X A sampai X J. Pada Kamis, 19 November 2026, pukul 07.30 hingga 12.00 WIB, kegiatan berlangsung...

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pagi itu aula SMAN 1 Sewon dipenuhi siswa yang duduk rapi menantikan materi penting tentang kebangsaan dan kedisiplinan. Pembekalan diselenggarakan oleh Koramil 04/Sewon pada Kamis, 19 November 2026,...

Next Post
Registrasi SIM Nasional Wajib Gunakan Biometrik Wajah Mulai 1 Juli 2026

Registrasi SIM Nasional Wajib Gunakan Biometrik Wajah Mulai 1 Juli 2026

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.