Penguatan hak kolektif perempuan masyarakat adat perlu dimasukkan sebagai isu utama dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat.
Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selly Andriany Gantina, saat kunjungan kerja Baleg di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (10/8).
Menurut Selly, persoalan perempuan adat tidak bisa dipisahkan dari kultur dan tradisi setempat.
Keragaman budaya yang ada dari Papua hingga Nusa Tenggara harus dilindungi dan diakomodasi dalam rumusan aturan baru tersebut.
Ia menekankan bahwa hak kolektif perempuan adat memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan sosial di komunitas adat.
Selly mendorong perubahan paradigma pembangunan di wilayah adat yang selama ini menempatkan perempuan sebagai penerima manfaat semata.
Lebih jauh, ia menilai perempuan adat harus diberi ruang untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah.
Partisipasi perempuan, kata Selly, perlu dirumuskan secara tegas agar mereka mendapatkan porsi ekonomi dan peran sebagai agen pembangunan.
Penguatan hak kolektif ini diharapkan menjamin proses pembangunan di wilayah adat berlangsung inklusif, transparan, dan adil bagi perempuan serta komunitas adat secara keseluruhan.







