Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hj. Selly Andriany Gantina mengusulkan pembentukan tim khusus untuk menelaah anomali desil yang belakangan muncul dan berpotensi merugikan penerima bantuan sosial.
Ia menyatakan keprihatinan atas perubahan desil yang dinilai tidak konsisten dengan kondisi faktual masyarakat.
Selly meragukan mutu data dan proses yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk metodologi, pemutakhiran, serta mekanisme verifikasinya.
Dalam siaran pers yang dirilis Selasa (25/8/2026), ia menekankan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh tahapan pengolahan data.
Salah satu kasus yang disoroti adalah perubahan status desil Timbul (49), seorang tukang becak di Kulon Progo, Yogyakarta, yang tercatat berpindah dari desil 1 ke desil 9.
Kondisi ini berisiko mencabut akses anaknya terhadap beasiswa yang telah diperoleh untuk melanjutkan studi.
Selly mengingatkan bahwa desil tidak boleh dijadikan satu-satunya tolok ukur kelayakan penerima bantuan sosial karena dapat mengancam keberlanjutan hak penerima.
Ia juga menyinggung dampak pemutakhiran data DTSEN yang, bila diterapkan secara kaku, bisa menghapus manfaat bagi keluarga yang selama ini sudah masuk program.
Di lapangan, menurutnya, terdapat kesenjangan nyata antara data elektronik dan realitas sosial ekonomi masyarakat.
Untuk calon penerima KIP, proses verifikasi dalam aplikasi pembaruan memeriksa identitas keluarga, koordinat tempat tinggal, kondisi dan status rumah, luas bangunan, lantai, dinding, atap, sanitasi, sumber air dan listrik, pengeluaran keluarga, pendapatan, kepemilikan aset, sampai kondisi anggota keluarga.
Selly menilai data kemiskinan dan kerentanan sosial tidak bisa disederhanakan hanya menjadi angka desil semata.
Sebagai mantan Plt Bupati Cirebon, Bendahara Megawati Institut, dan Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), ia meminta agar mekanisme pembaruan dan sanggah berjalan cepat, gratis, sederhana, transparan, dan responsif.
Koordinasi lintas lembaga seperti Kemendagri, Kemensos, BPS, serta kementerian dan lembaga terkait harus diperkuat agar pembaruan data dilakukan secara berkala dan tidak saling menunggu.
Selly juga menyarankan penerapan zona transisi atau mekanisme grandfathering untuk melindungi rumah tangga yang berada di ambang batas desil agar tidak kehilangan bantuan secara tiba-tiba.
Ia menambahkan bahwa jika desil hendak dijadikan dasar utama penentuan penerima manfaat, prinsip tersebut harus konsisten diberlakukan pada seluruh program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penutupnya menegaskan tuntutan evaluasi ulang terhadap kasus-kasus anomali, penguatan verifikasi lapangan, percepatan mekanisme sanggah, serta perlindungan bagi penerima yang sedang berjalan agar hak pendidikan anak-anak tidak hilang saat negara memperbaiki data.







