• Index Berita
  • Privacy Policy
Kamis, November 19, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Selesaikan Persoalan PPPK-Honorer, DPR Ingatkan Penting Penguatan Otonomi Daerah

Selesaikan Persoalan PPPK-Honorer, DPR Ingatkan Penting Penguatan Otonomi Daerah

Jenggala 001 by Jenggala 001
Juni 9, 2026 12:19
in News
0
Selesaikan Persoalan PPPK-Honorer, DPR Ingatkan Penting Penguatan Otonomi Daerah

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera (Foto: Humas DPR RI)

0
SHARES
4
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Berita Terkait

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

Jenggala.id, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan, penguatan otonomi daerah harus menjadi agenda utama. Terutama, dalam menyelesaian berbagai persoalan kepegawaian daerah, termasuk penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer.

Menurut politikus PKS ini, terdapat ketimpangan antara besarnya urusan pemerintahan yang dilaksanakan daerah. Tepatnya, dengan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah daerah.

“Sebanyak 78 persen urusan pemerintahan ada di daerah, hanya 22 persen yang berada di pusat. Tetapi anggaran pusat mencapai sekitar 75 persen, sedangkan daerah hanya 25 persen,” kata Mardani dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Ia menilai, penguatan kebijakan fiskal daerah menjadi syarat penting apabila pemerintah ingin membangun daerah secara lebih merata. Sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Maka urusan otonomi daerah, khususnya kebijakan fiskal dan pajaknya, harus kita bahas dengan seksama. Sudah tidak zamannya semua ditarik ke pusat lalu turun kembali melalui mekanisme yang sangat panjang,” ucap Mardani.

Kemudian Mardani menambahkan, berbagai persoalan kepegawaian yang selama ini muncul. Termasuk, terkait PPPK dan tenaga honorer, tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

“Kalau otonomi daerah tidak kita tuntaskan, maka urusan PPPK dan persoalan-persoalan lainnya akan terus menjadi masalah. Karena kapasitas fiskal daerah secara struktural belum mendapatkan dukungan yang cukup kuat,” ujar Mardani.

Di satu sisi, Mardani mengapresiasi, langkah pemerintah yang memberikan relaksasi dalam penataan tenaga non-ASN. Namun, ia mempertanyakan kekuatan hukum dari skema relaksasi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dan diakomodasi dalam Undang-Undang APBN.

“Tetapi ada pertanyaan dari para kepala daerah. Apakah SKB tiga menteri yang nantinya disisipkan dalam Undang-Undang APBN cukup kuat menjadi dasar hukum bagi mereka untuk mengambil kebijakan?,” kata Mardani.

Menurutnya, kepastian hukum sangat penting agar kepala daerah tidak menghadapi risiko hukum. Ketika, menjalankan kebijakan yang bertujuan menyelesaikan persoalan tenaga honorer.

“Jangan sampai niat baik kepala daerah justru menjadi bom waktu karena landasan hukumnya dianggap kurang kuat. Ketika undang-undang seharusnya diatur dengan undang-undang, maka kita harus memastikan keberlanjutannya,” ucap Mardani.

Sebelumnya, sejumlah kepala daerah mengaku anggaran yang tersedia tidak lagi mencukupi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah melakukan pendampingan dan penelaahan langsung terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dan ini dilakukan di sejumlah daerah yang mengaku tidak mampu membayar PPPK. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat ruang efisiensi pada berbagai pos belanja yang dinilai tidak prioritas.

“Kami tidak menerima begitu saja informasi bahwa daerah tidak mampu membayar PPPK. Setelah kami lihat postur anggarannya, ternyata banyak daerah yang mampu,” kata Tito.

Menurut Tito, beberapa pemerintah daerah bahkan berhasil melakukan penataan ulang anggaran. Dan menghasilkan penghematan hingga ratusan miliar rupiah yang kemudian dialokasikan untuk pembayaran pegawai.

Meski demikian, Kemendagri mengakui terdapat sekitar 39 daerah yang memang menghadapi tekanan fiskal berat. Untuk daerah-daerah tersebut, pemerintah membuka peluang dukungan tambahan melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) maupun kebijakan lain.

Tags: anggaran daerahAPBNDPRhonorerKepala Daerahkomisi ii dprmardanimardani ali seraotonomi daerahpemerintah daerahPPPK
SummarizeShare

Berita Terkait

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Di Lobi Makodiklatau, Rabu (18/11/2026), Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Dr. T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., M.A., menerima kunjungan kehormatan dari Atase Pertahanan Australia Brigadier Micah Bratt. Kunjungan itu difokuskan...

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Serda Safari dari Babinsa Koramil 14/Karanganom Kodim 0723/Klaten menggelar dialog terbuka dengan warga Desa Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten pada Selasa (17/11/2026). Kegiatan komunikasi sosial itu juga dihadiri...

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pakisan periode 2027–2035 digelar di Aula Balai Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada Senin (17/11/2026). Acara dihadiri Babinsa Desa Pakisan,...

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Aksi penghijauan dengan penanaman 1.700 pohon dilaksanakan di Kawasan Arming Dearming Taxiway Paralel Lanud Roesmin Nurjadin pada Kamis (19/11/26). Panglima Kodau I Marsdya TNI Erwin Sugiandi, M.Han., memberi...

Next Post
Pemkab Taput Jalin Sinergi Strategis Dengan Yayasan Konservasi – Jenggala

Pemkab Taput Jalin Sinergi Strategis Dengan Yayasan Konservasi – Jenggala

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.