Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas pemeriksaan terhadap dugaan penerimaan selain kasus suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025–2030, Suhardiman Amby.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan penyidik menemukan indikasi permintaan uang yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Pernyataan itu disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 1 Juli 2026.
KPK menegaskan peran pemerintah daerah terbatas pada pemberian rekomendasi teknis dan penilaian kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan.
Sementara keputusan akhir pelepasan kawasan hutan merupakan otoritas Kementerian Kehutanan.
Penyidik menduga sumber uang yang diminta berasal dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi unit desa (KUD) yang sebagian besar adalah petani kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi.
Menurut dugaan, sebagian SHU tersebut harus dipotong sehingga berimbas pada penghasilan petani yang rata‑rata hanya berkisar ratusan ribu rupiah per bulan.
Tim penyidik saat ini masih mendalami mekanisme penarikan uang tersebut, besaran nilai yang diterima, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain sebagai penerima manfaat aliran dana.
Dalam perkara utama, KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekda Kuansing Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles.
Kasus berawal dari dugaan permintaan sebuah mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai sekitar Rp2,05 miliar oleh Suhardiman kepada peserta seleksi jabatan Sekda.
Permintaan itu diduga dipenuhi oleh Zulkarnain melalui pembelian kendaraan secara kredit menggunakan identitas Ardiles.
Ketiga tersangka ditahan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 1 hingga 20 Juli 2026.







