Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Utut Adianto, menilai pertemuan para sekretaris jenderal partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang biasa dalam dinamika politik.
Utut menyampaikan pandangannya tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, pertemuan antarsekjen dapat dimaknai sebagai upaya menyelaraskan sikap terhadap berbagai agenda pemerintahan.
Salah satu isu yang disebutnya layak menjadi bahan koordinasi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta nota keuangan yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR 2026 dan Sidang Bersama DPR-DPD RI.
Utut mengatakan dirinya tidak ingin berkomentar panjang terkait detail pertemuan tersebut dan mengarahkan pertanyaan lebih lanjut kepada Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Meski PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Utut menegaskan komunikasi antarpartai tetap terbuka untuk membangun kesamaan visi menghadapi agenda pemerintah ke depan.
Ia menambahkan bahwa dukungan partainya terhadap kebijakan pemerintah bersifat selektif dan didasarkan pada kepentingan rakyat.
Apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak tepat, PDI Perjuangan tidak segan memberikan kritik sebagai bagian dari fungsi kontrolnya terhadap jalannya pemerintahan.
Utut menegaskan bahwa kritik tersebut dimaksudkan sebagai masukan, bukan serangan pribadi atau politik.







