Pemerintah menegaskan respons cepat dan terkoordinasi untuk menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, saat berada di Manggarai Barat pada Minggu 16 Agustus 2026.
Pratikno hadir memimpin koordinasi lintas kementerian dan instansi untuk mempercepat fase tanggap darurat.
Pada pertemuan tersebut tampak hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebagai bagian dari tim koordinasi.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, serta Gubernur NTT Melkiades Laka Lena juga mengikuti rapat bersama pemerintah pusat.
Menko menyatakan langkah yang diambil merupakan instruksi langsung dari Presiden untuk memberikan dukungan penuh pada penanganan darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemerintah menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah agar semua sumber daya yang dikerahkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
Demi memastikan alur bantuan lancar, kabinet membentuk jaringan posko terpadu yang mengawal distribusi logistik ke wilayah terdampak.
Dalam skema itu, posko tingkat nasional bertugas mengawasi pengiriman logistik, sementara posko operasional didirikan di Labuan Bajo dan Maumere untuk koordinasi lapangan.
Prioritas utama pemerintah adalah menyelamatkan jiwa dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak gempa.
Setelah kebutuhan mendesak terpenuhi, upaya dialihkan pada pemulihan fungsi infrastruktur agar pelayanan publik dapat segera beroperasi kembali.
Fokus pemulihan meliputi perbaikan jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik, konektivitas internet, serta fasilitas publik lainnya.
Pemerintah menargetkan pemulihan fungsional infrastruktur diselesaikan dalam pekan-pekan mendatang sebagai langkah awal sebelum memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.







