Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina mengawasi rencana pelibatan koperasi desa dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers pada Selasa (28/7/2026).
Selly menegaskan skema tersebut belum dibahas secara resmi dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat Komisi VIII dengan Kementerian Sosial.
Karena itu, Komisi VIII masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai desain kebijakan, dasar hukum, kesiapan kelembagaan, dan mekanisme pelaksanaannya.
Ia mengingatkan sejumlah praktik bermasalah di masa lalu yang merugikan penerima manfaat.
Contoh yang disorot antara lain kasus korupsi di kantor pos dan pengurangan volume distribusi melalui e-waroeng.
Selly juga menyebut manipulasi bansos senilai ratusan juta lewat kantor pos di Mundu sebagai contoh penyimpangan yang harus diwaspadai.
Selain itu, ada pula temuan mobilisasi paket sembako lewat e-waroeng yang nilai dan spesifikasinya tidak sesuai ketentuan.
Pengelolaan penyaluran bansos telah mengalami transformasi sejak era Presiden Jokowi, tetapi perubahan itu kerap dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab, menurut Selly.
Ia menekankan kebijakan baru harus berlandaskan perlindungan sosial agar tidak merugikan kelompok rentan.
Selly, mantan Plt Bupati Cirebon, berharap Kementerian Sosial melakukan kajian matang sebelum pelaksanaan yang direncanakan mulai September 2026.
Komisi VIII mendukung kebijakan yang meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas penyaluran bansos.
Sebelum keputusan diambil, Selly meminta validitas DTSEN, kesiapan infrastruktur Kopdes, serta sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dipastikan.
Ia juga menekankan perlunya mitigasi risiko untuk mencegah keterlambatan penyaluran, penyimpangan, konflik kepentingan di tingkat lokal, dan berkurangnya akses bagi penerima manfaat.
Pandangan tersebut sejalan dengan mandat Ketua DPR Puan Maharani untuk mengedepankan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk penerima bansos.
Selly mengingatkan prinsip dasar perlindungan sosial harus tetap dijaga, yakni bantuan diterima oleh yang berhak secara tepat sasaran, tepat waktu, transparan, dan akuntabel tanpa menambah beban birokrasi bagi warga.
Dia berharap Menteri Sosial berkonsultasi dengan Komisi VIII sebelum mengambil keputusan final terkait mekanisme baru penyaluran bansos.
Sebelumnya Menteri Sosial Saifulloh Yusuf (Gus Ipul) menyatakan akan menyalurkan bansos tunai dan pangan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) usai rapat koordinasi bidang pangan.







