Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan perlunya penguatan sumber daya manusia dan tata kelola pada penyelenggaraan Sekolah Rakyat agar selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan saat ia membuka kegiatan Monitoring, Evaluasi Kinerja Sekolah Rakyat Bagi Aplikator di Tangerang.
Acara tersebut melibatkan tenaga pendidik, tenaga administrasi, serta siswa-siswi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya evaluasi menyeluruh.
Gus Ipul—sapaan akrab Syaifullah Yusuf—menyebut pelatihan berkelanjutan sebagai strategi utama untuk meningkatkan kompetensi seluruh SDM di lingkungan Sekolah Rakyat.
Hari itu, fokus kegiatan diarahkan pada penguatan tata kelola terutama dalam aspek pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program.
Salah satu tujuan pelatihan adalah memperkecil risiko terjadinya kekerasan fisik, kekerasan seksual, perundungan, serta praktik intoleransi di lingkungan pendidikan tersebut.
Menurut Gus Ipul, mekanisme dan tahapan mitigasi telah disiapkan sebagai pedoman bagi kepala sekolah dan seluruh tenaga kependidikan.
Selain penguatan SDM, Kemensos juga memanfaatkan teknologi untuk memperketat pengawasan di Sekolah Rakyat.
Beberapa titik lokasi dilengkapi dengan CCTV untuk memantau aktivitas guru, wali asrama, wali asuh, dan siswa secara lebih sistematis.
Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman Taufik, menyoroti tingginya kebutuhan publik akan informasi mengenai Sekolah Rakyat.
Hingga Mei 2026 tercatat 5.299 pertanyaan dan aduan masuk melalui kanal media sosial Kemensos, yang mayoritas berkaitan dengan lokasi, jadwal, dan ketersediaan Sekolah Rakyat.
Berdasarkan kondisi tersebut, Kemensos mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif, Red) sebagai sistem komunikasi publik terintegrasi.
LENSA SR dirancang untuk memastikan semua informasi bersumber dari data valid, digunakan konsisten oleh seluruh unit, serta mampu merespons isu secara cepat dan terukur.
Sasaran integrasi informasi melalui LENSA SR adalah menyatukan data dari tingkat pusat hingga daerah agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan terhindar dari narasi hoaks.






