JENGGALA.ID – Beberapa organisasi sipil, seperti Save Our Borneo, Sawit Watch, dan Satya Bumi, menuntut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI untuk membentuk tim pencari fakta mengenai konflik yang terjadi di Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah, pada akhir pekan lalu. Konflik agraria ini baru-baru ini mengakibatkan satu warga tewas akibat luka tembak yang diduga berasal dari aparat.
Save Our Borneo dan organisasi lainnya mengeluarkan pernyataan resmi pada Senin (9/10), meminta Komnas HAM untuk segera merespons kasus ini dengan membentuk tim pencari fakta. Selain itu, mereka juga menyerukan kepada aparat keamanan agar menghindari penggunaan kekerasan dan memprioritaskan dialog yang adil dan setara. Mereka mendesak semua pihak untuk menahan diri agar tidak ada korban lebih lanjut dan agar kekerasan tidak terus berlanjut.
Mereka juga menekankan pentingnya pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk serius mengawasi proses realisasi plasma, mengingat bahwa tuntutan terkait hal ini sudah sering terjadi di berbagai wilayah.
Konflik bermula dari demonstrasi warga di wilayah PT Hamparan Masawit Bangun Persada (PT HMBP) di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Warga telah menuntut hak mereka terhadap perusahaan perkebunan sawit PT HMBP, termasuk hak atas plasma sawit dan area lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT HMBP sejak 16 September lalu.
Dalam perkembangan terbaru, Komnas HAM telah meminta Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Nanang Avianto, untuk segera mengambil tindakan terhadap anggotanya yang diduga terlibat dalam tindakan represif selama bentrokan antara warga Seruyan dan PT HMBP. Mereka juga mengajak Kapolda Kalteng, Pemerintah Kabupaten Seruyan, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, menyatakan bahwa Komnas HAM akan melakukan penyelidikan atas insiden kekerasan di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Polda Kalimantan Tengah mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang terbukti terlibat dalam penembakan atau tindakan represif terhadap warga Bangkal, Seruyan. Saat ini, tim dari Propam dan Itwasum sudah turun tangan untuk melakukan penyelidikan, dan mereka berjanji akan memberikan sanksi tegas jika anggota tersebut terbukti melanggar.
Erlan Munaji, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, mengungkapkan bahwa proses investigasi sedang berlangsung, dan pihaknya akan memberikan sanksi yang tegas jika ada pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh anggota kepolisian.







