Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memastikan kelangsungan dan pemanfaatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pembentukan Satgas ini merupakan hasil koordinasi antar Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan Badan Pengatur (BP) BUMN.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keputusan tersebut di Jakarta pada Rabu, 10 September 2026.
Pertemuan pembahasan turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Kepala BP BUMN Donny Oskaria.
Satgas diberi mandat untuk mengoptimalkan fungsi ekonomi KDMP, termasuk memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur koperasi di desa-desa.
Salah satu fokusnya adalah menata penyaluran barang tertentu dan barang bersubsidi agar dapat memanfaatkan jaringan Kopdes Merah Putih.
Pemerintah menegaskan penyaluran barang-barang itu akan diarahkan melalui Kopdes Merah Putih untuk memperkuat peran KDMP dalam sistem logistik nasional.
Dalam pertemuan juga dibahas mekanisme pembayaran cicilan KDMP yang akan disiapkan pemerintah agar tidak mengganggu stabilitas perbankan.
Cicilan nantinya akan ditransfer langsung kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdasarkan permintaan dari Menteri Koperasi.
Menurut Menkeu, dana untuk pembayaran cicilan sudah tersedia dalam anggaran pemerintah dan bukan merupakan penambahan anggaran baru.
Untuk implementasi teknis akan dibentuk tim yang melibatkan Menteri Keuangan dan Kepala BP BUMN.
Pemerintah membuka ruang perbaikan bagi KDMP yang masih dalam proses verifikasi dan validasi, termasuk yang belum memenuhi seluruh persyaratan administrasi.
Prioritas kebijakan ini adalah menjaga kesehatan sektor perbankan sehingga pembiayaan kepada KDMP tidak menimbulkan gangguan operasional bank.







