Dana korban penipuan digital sering berpindah cepat melalui rangkaian transaksi yang membuat upaya pemulihan menjadi sulit.
Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI), Hudiyanto, menyatakan perpindahan dana berlangsung dalam tempo singkat sehingga penelusuran menjadi menantang.
Menurutnya, peralihan dana bisa dilakukan ke aset kripto, rekening virtual, pembelian logam mulia, atau dicairkan ke bentuk lain dalam waktu singkat.
Hudiyanto menekankan bahwa keterlambatan pelaporan memperkecil kemungkinan dana dapat diselamatkan.
Korban diminta segera melapor ke bank terkait atau ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) untuk memulai proses pemblokiran dan penelusuran aliran dana.
Salah satu modus yang marak adalah penipuan berlabel belanja daring, sehingga publik diimbau memastikan keaslian penjual dan platform sebelum melakukan transaksi.
Modus lain berupa panggilan palsu yang mengatasnamakan lembaga resmi seperti Direktorat Jenderal Pajak atau Dukcapil untuk mengarahkan korban membuka tautan berbahaya.
Hudiyanto mengingatkan agar masyarakat tidak langsung mempercayai informasi melalui pesan atau telepon dan melakukan klarifikasi melalui kanal resmi lembaga yang diklaim pengirim.
Satgas PASTI juga memperkenalkan prinsip STOP sebagai langkah awal menghadapi informasi mencurigakan, yakni menghentikan reaksi otomatis dan berfikir ulang sebelum merespons.
Pengamat Teknologi Informasi dan Keamanan Siber, Alfons Tanujaya, menilai tingkat kejahatan digital berkembang seiring bertambahnya aktivitas masyarakat di ruang digital.
Alfons menyebut kemudahan melakukan kejahatan dan rendahnya risiko bagi pelaku menjadi faktor yang memperparah situasi tersebut.
Meski begitu, Alfons menilai sektor perbankan Indonesia relatif kuat dalam menghadapi ancaman siber.
Ia menambahkan bahwa kebocoran data dan penegakan hukum masih menjadi tantangan utama untuk memperkuat keamanan digital.
Satgas PASTI terus mendorong edukasi dan materi literasi sebagai upaya preventif terhadap penipuan digital.
Pernyataan dan penjelasan ini disampaikan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Rabu, 2 Septembet 2026.







